Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan pentingnya pemulihan lahan kritis seluas 12,3 juta hektare di Indonesia, di tengah meningkatnya risiko kebakaran hutan akibat fenomena El Niño. Dalam sebuah acara yang berlangsung di Jakarta, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengungkapkan bahwa rehabilitasi lahan kritis ini sangat mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan.
"Himpunan data lahan kritis di Indonesia mencatat sejak 2024 ada sekitar 12,3 juta hektare area kritis yang meliputi 6,6 juta hektare di dalam zona hutan dan 5,7 juta hektare di luar zona hutan," kata Rohmat dalam kegiatan 'Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan' pada Rabu (1/7/2026).
Urgensi Kolaborasi dalam Pemulihan Lahan
Rohmat menegaskan bahwa besarnya angka lahan kritis ini menjadi sinyal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dalam memulihkan daya dukung alam. Dia menambahkan, langkah-langkah pelestarian yang menjadi fokus utama meliputi optimalisasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), menjaga persentase tutupan hutan, serta menerapkan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Waspada terhadap Fenomena El Niño
Lebih lanjut, Kemenhut meminta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena iklim El Niño yang diperkirakan akan berlangsung lebih cepat dan lebih lama di Indonesia pada tahun ini. "Kekhawatiran tersebut didasarkan pada data kumulatif peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang tercatat telah menghanguskan area seluas 81.000 hektare di berbagai wilayah," jelasnya.
Rohmat juga mencatat bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada lima tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. "Ini membuktikan bahwa kita harus mewaspadai El Niño pada tahun ini," tambahnya.
Data dari Kemenhut sejalan dengan analisis iklim yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang menunjukkan peluang intensitas El Niño kategori kuat mencapai 62 persen dan kategori moderat sebesar 98 persen mulai pertengahan tahun ini.
Rohmat menjelaskan bahwa dampak anomali iklim global ini diproyeksikan akan menyebabkan akumulasi curah hujan di 482 zona musim, yang mencakup 56,18 persen luas daratan Indonesia, berada pada kategori bawah normal, sehingga jauh lebih kering dari kondisi biasanya. Dia juga memperkirakan bahwa durasi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dari biasanya di 437 zona musim, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang.
Menjelang bulan Juli, Rohmat menambahkan bahwa pergerakan kemarau akan menyebar ke 66 zona musim lainnya, termasuk wilayah Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Rohmat juga menekankan pentingnya persiapan mitigasi jangka panjang untuk menghadapi siklus kemarau panjang yang diproyeksikan akan melanda Indonesia pada tahun 2027. "Untuk itu, Kemenhut menginstruksikan pengelola sektor kehutanan untuk memprioritaskan penanaman pohon, rehabilitasi hulu sungai, sekitar mata air, dan waduk, serta menerapkan metode pembukaan atau pengelolaan lahan tanpa membakar," tutupnya.
