Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar akan ditutup secara permanen, tanpa mempertimbangkan siapa yang memiliki atau mengelola dapur tersebut. Pernyataan ini disampaikan Sudaryono sebagai respons terhadap evaluasi BGN setelah terjadinya dugaan keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah siswa di SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Pernyataan Tegas Sudaryono
“Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” ungkap Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari Senin (17/8).
Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku untuk semua SPPG yang tidak dapat memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh BGN. Dapur yang tidak dapat diperbaiki akan ditutup secara permanen. Sejak Sudaryono menjabat sebagai kepala BGN, sekitar 1.300 SPPG telah ditutup dalam waktu tiga pekan. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 SPPG telah ditutup, diikuti oleh 500 SPPG lainnya.
Evaluasi dan Prosedur Pemeriksaan Makanan
Selain menutup dapur yang tidak sesuai standar, BGN juga melakukan evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan makanan setelah insiden di Berastagi. Sudaryono menjelaskan bahwa pemeriksaan secara organoleptik, yang meliputi penciuman dan pencicipan makanan, tidak selalu efektif dalam mendeteksi potensi masalah yang dapat menyebabkan keracunan. “Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi,” ujarnya.
Untuk itu, BGN sedang mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. Alat ini akan digunakan dengan bahan kimia tertentu untuk memeriksa kemungkinan adanya zat berbahaya serta kondisi makanan. “Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa,” jelas Sudaryono.
BGN juga sedang mempelajari penggunaan test kit dari beberapa SPPG yang telah menerapkannya, termasuk SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri. Sebelumnya, BGN telah mencopot kepala SPPG yang terlibat dalam insiden keracunan makanan di SMAN 1 Berastagi dan menyegel dapur operasional SPPG tersebut sebagai langkah administratif. “BGN juga memastikan kondisi mereka (siswa) dan kemudian mencari akar persoalannya,” tambah Sudaryono dalam unggahan resmi di Instagram.
BGN berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk-pauk bersama Dinas Kesehatan setempat guna mengetahui penyebab kejadian tersebut. Beberapa siswa di SMAN 1 Berastagi diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, mengonfirmasi adanya insiden tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut karena proses evakuasi masih berlangsung. Sudaryono juga menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap SPPG yang dinilai belum menjalankan standar dengan baik. Ia mengingatkan bahwa satu kasus tidak dapat dijadikan gambaran umum bahwa seluruh dapur SPPG mengalami masalah serupa.
“Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup,” tegasnya. Sudaryono juga menyatakan akan mencopot atau memberhentikan personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan oleh BGN. “Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” tuturnya.
