Ketegangan antara relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali menjadi perhatian publik setelah kedua belah pihak saling mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. Perselisihan ini bermula dari kritik yang disampaikan oleh relawan terhadap evaluasi PDIP mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Andi Azwan, yang menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, menilai bahwa PDIP masih menyimpan rasa kecewa terkait hasil Pemilihan Presiden 2024. Ia berpendapat bahwa kritik yang dilontarkan oleh partai tersebut terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tepat sasaran. Tanggapan ini muncul setelah PDIP mengungkapkan beberapa masalah dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk polemik mengenai ijazah Gibran yang dinilai berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.
Kritik Relawan Gibran terhadap PDIP
Azwan menegaskan bahwa kritik dari PDIP seharusnya disampaikan dengan proporsional dan tidak menggiring opini publik. “Ya kan sejarahnya ini kan kita bicara ini bukan dikatakan bahwa itu oleh Presiden. Ini kan paslon, pasangan, paket. Dia mesti paham juga. Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut,” ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (24/10/2026). Ia juga mengaitkan kritik PDIP dengan kekecewaan partai tersebut terhadap Jokowi dan Gibran, menyatakan bahwa PDIP sangat membenci mereka karena kalah dalam kontestasi pilpres sebelumnya.
Tanggapan Deddy Sitorus dari PDIP
Menanggapi pernyataan Azwan, Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP, mengungkapkan bahwa partainya tidak lagi terfokus pada persaingan Pilpres 2024. Ia menilai bahwa relawan Gibran justru masih terjebak dalam dinamika politik yang berkaitan dengan pemilihan sebelumnya. “Pilpres sudah lama berlalu, pilpres berikutnya sudah di depan mata, sementara mereka masih membeku di tahun 2024,” kata Deddy pada Minggu (25/10/2026).
Deddy juga menambahkan bahwa Jokowi dan keluarganya telah lama tidak terlibat dalam PDIP. Ia menjelaskan bahwa hubungan politik tersebut telah berakhir dan bukan lagi menjadi agenda utama partainya. “PDI Perjuangan sudah lama move on dari urusan pilpres. Jokowi dan keluarganya sudah lama dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan. Jokowi dan keluarganya tidak pernah sekalipun jadi bahan diskusi internal PDI Perjuangan, kecuali dalam sekolah partai di mana kasus pengkhianatan mereka dijadikan bahan case study bagi kader-kader muda,” ujarnya.
Deddy juga melontarkan kritik personal terhadap Andi Azwan, yang dinilainya mencari keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan. “Andi Azwan itu adalah contoh paling gamblang ketika seorang pemimpin dikelilingi para penjilat dan kaum medioker. Orang-orang seperti mereka banyak dipelihara selama masa kekuasaan Jokowi. Mereka para petualang dan parasit kekuasaan yang buta hati, buta nalar, dan hanya mementingkan interest pribadi untuk berbiak di ketiak kekuasaan,” kata Deddy.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan ini tidak hanya berkisar pada evaluasi pemerintahan, tetapi juga berkembang menjadi saling serang antara pihak-pihak dengan posisi politik yang berbeda. Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak berniat mencampuri urusan Jokowi dan keluarganya, serta meminta agar pihak-pihak yang masih mengaitkan partainya dengan mantan presiden tersebut untuk berhenti. “Saya tegaskan bahwa PDIP tak pernah turut campur urusan Jokowi dan keluarga. Kalau kita melakukan itu, mungkin mereka sudah terpuruk lebih jauh dan lebih cepat! Berdoa saja agar tetap seperti itu karena kami tidak suka berurusan dengan barang bekas. Jokowi dan PDI Perjuangan sudah lama end, jadi tidak usah dikait-kaitkan,” pungkasnya.
