Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang mulai merasa cemas dengan langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama menjelang dinamika politik menuju tahun 2029. Dedy mengaitkan pandangannya ini dengan gugatan yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini diajukan oleh Denny Indrayana dan beberapa pemohon lainnya, yang telah terdaftar di MK dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Menurut Dedy, gugatan ini mencerminkan adanya kekhawatiran akan potensi Gibran dalam kontestasi politik mendatang. Ia bahkan menyinggung istilah MBG yang dinilai digunakan Denny Indrayana dengan makna yang berbeda dari program Makan Bergizi Gratis. "Makanya kemarin @dennyindrayana langsung cepat-cepat ganti narasi MBG yang artinya bukan Makan Bergizi Gratis tapi 'Masalahnya Bukan Gibran'," ujarnya. "Ini menyimpan interpretasi yang di luar agenda sidang di MK," tambahnya.
Perbandingan Gibran 2024 dan 2029
Dedy kemudian membandingkan sosok Gibran pada Pemilu 2024 dengan proyeksi Gibran di tahun 2029. Ia berpendapat bahwa Gibran akan memiliki pengalaman politik yang lebih luas. "Memang secara tidak sengaja, mereka menyimpan ketakutan serius pada Gibran yang di tahun 2029 bukan Gibran yang di tahun 2024," jelasnya. "Gibran versi 2029 adalah Gibran yang sudah matang, Gibran yang sudah melewati proses panjang dan ia jelas akan siap menantang siapa pun," tegasnya.
Kekuatan Kolaborasi Gibran dan Jokowi
Dedy juga menyoroti perkembangan politik Joko Widodo yang kini menunjukkan identitasnya sebagai kader PSI. Jokowi mengungkapkan pada September 2026 bahwa ia telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam sebuah acara partai di Bandung. Menurut Dedy, kombinasi kekuatan politik antara Gibran, Jokowi, dan PSI berpotensi menjadi faktor yang signifikan dalam perkembangan politik ke depan. "Ketakutan semacam ini bertambah serius ketika mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang juga mentor politik Gibran sudah terang-terangan berdiri bersama PSI, sebuah kendaraan politik canggih yang memang sengaja disingkirkan dalam dua periode pemilu," ujarnya.
Ia menambahkan, "Kalau kekuatan ini berkolaborasi, maka hasilnya bisa bikin mumet banyak orang (elite)." Dedy juga menekankan dukungan masyarakat sebagai salah satu faktor yang memperkuat posisi politik Gibran, Jokowi, dan PSI. "Belum lagi orang-orang itu paham betul bahwa kekuatan politik Gibran plus Jokowi plus PSI ada di tangan Rakyat Indonesia, karena mereka itu memang terkenal suka berjalan bersama rakyat. Jadi, mampuslah mereka kalau agenda di MK gagal total," ungkapnya.
Ia menggambarkan Gibran sebagai sosok politik yang sudah siap menghadapi persaingan dengan siapa pun. "Karena tokoh politik bernama Gibran Rakabuming Raka ini sudah siap bertanding dengan siapapun." Dedy juga mengingat kembali pernyataan Gibran saat kampanye Pilpres 2024 ketika memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. "Ingat, kalau dulu Gibran pernah berteriak di atas panggung 'Ngga usah Khawatir Bpk Prabowo, saya sudah ada disini', sekarang mungkin narasinya agak beda dikit 'ngga usah khawatir rakyat Indonesia, saya sudah ada disini'," tutupnya.
Sementara itu, dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para pemohon mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka meminta MK untuk menguji persoalan tersebut melalui proses persidangan.
