Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mengungkapkan keraguan mengenai kemungkinan tercapainya target kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang direncanakan berlaku pada tahun 2027. Ketidakpastian ini muncul akibat infrastruktur, sarana, dan prasarana di jalur penyeberangan utama yang belum mengalami perbaikan, sehingga menyebabkan antrean panjang truk logistik.
Infrastruktur Penyeberangan yang Buruk
Ketua ASLI, Slamet Barokah, menekankan bahwa kondisi infrastruktur di jalur dermaga Gilimanuk – Ketapang masih sangat memprihatinkan dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia mempertanyakan, "Bagaimana mungkin bisa mewujudkan Zero ODOL yang tinggal beberapa bulan lagi dengan kondisi dermaga seperti itu?" Saat ini, dermaga di Gilimanuk berjumlah tujuh dan di Ketapang sembilan, jumlah ini dinilai tidak cukup untuk menampung ribuan truk yang beroperasi setiap harinya. Akibatnya, kapal sering kali harus antre berjam-jam untuk bisa bersandar.
Situasi ini tidak hanya menghambat proses distribusi logistik, tetapi juga menyebabkan pemborosan bahan bakar bersubsidi, karena mesin kapal harus tetap menyala saat menunggu di laut. ASLI mendesak pemerintah untuk segera menambah jumlah dermaga baru, alih-alih menghabiskan anggaran untuk subsidi energi. "Artinya, akan terjadi juga penguapan subsidi. Jadi, bukan efisiensi tapi malah terjadi pemborosan uang subsidi. Padahal, uang itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun dermaga baru," tambahnya.
Kerugian bagi Sopir Truk
Slamet juga menjelaskan bahwa lamanya antrean di pelabuhan dapat menyebabkan sopir mengalami kerugian hingga 200-300 ribu rupiah, di samping waktu dan tenaga yang terbuang. "Artinya, Zero ODOL 2027 nanti tidak akan menjadi solusi bagi sopir truk jika kondisi dermaga masih dibiarkan seperti itu," ujarnya.
Sunaryo, Koordinator Pengemudi Indonesia, menambahkan bahwa selain masalah infrastruktur, layanan kapal di dermaga juga sangat tidak optimal. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini sering kali menyebabkan kemacetan dan antrean panjang di pelabuhan penyeberangan, seperti di Bakauheni dan Merak. "Untuk dermaga di sini, infrastrukturnya sebenarnya sudah maksimal dengan keberadaan enam dermaga di masing-masing pelabuhan. Cuma pelayanannya tidak dimaksimalkan," ungkapnya.
Sunaryo menjelaskan bahwa satu dermaga hanya melayani 5-6 trip dalam sehari, yang menyebabkan kerugian bagi sopir hingga ratusan ribu rupiah. "Padahal kapal banyak. Cuma, kalau kapalnya tidak penuh, mereka seringkali tidak mau berangkat. Alasannya, ada perbaikan kapal lah. Padahal, sebenarnya mereka hanya tidak mau rugi saja," jelasnya. Ia menekankan bahwa jika satu dermaga dapat melayani delapan kali dalam sehari, antrean di pelabuhan dapat dihindari.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 yang bertujuan untuk memperkuat sektor logistik nasional. Perpres ini, yang mulai berlaku pada 16 Juli 2026, diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Salah satu strategi utama dalam penguatan logistik nasional adalah penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik, termasuk pengembangan pelabuhan, bandara, jalan, jalur kereta api, dan fasilitas rantai dingin.
