Adi Prayitno, seorang pengamat politik, mengamati perkembangan terkini dalam hubungan antara para pemimpin partai politik dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia mencatat bahwa setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden pada 2024, tidak ada ketua umum partai politik yang secara terbuka mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.
Menurut Adi, para pimpinan partai politik tampak mulai menjaga jarak dari Jokowi seiring dengan berakhirnya masa jabatannya. "Per hari ini ketua umum-ketua umum partai itu memang relatif menjaga jarak dengan Pak Jokowi," ungkapnya dalam tayangan di kanal YouTube tvOneNews pada Rabu (28/10/2026).
Perbandingan dengan Era Sebelumnya
Adi membandingkan situasi saat ini dengan masa kepemimpinan Jokowi sebelumnya, di mana kunjungan para elite partai ke Solo sangat jarang terjadi. "Kan nyaris kita tidak pernah menyaksikan secara terbuka ketua umum-ketua umum partai ini kan datang ke ratapan tembok Solo misalnya, kan enggak ada itu," tambahnya.
Ia menilai pergeseran sikap ini sangat kontras dengan saat Jokowi masih memimpin pemerintahan. Pada waktu itu, semua partai dalam koalisi pemerintahan cenderung patuh terhadap kebijakan presiden. "Kalau dulu iya karena Pak Jokowi itu posisinya sebagai presiden. Logikanya adalah partai-partai koalisional pemerintah itu pasti akan tegak lurus kepada presidennya," jelasnya.
Implikasi Terhadap Budaya Politik
Lebih lanjut, Adi menilai kondisi ini mencerminkan situasi suram dalam iklim dan budaya politik di Indonesia. Ia mengamati adanya pola berulang, di mana pejabat yang tidak lagi memegang kekuasaan cenderung ditinggalkan oleh rekan-rekan koalisinya. "Inilah hancurnya bagaimana budaya politik di negara kita. Ada kecenderungan kalau sudah tak lagi jadi pejabat publik, apalagi tak lagi jadi presiden, kawan-kawan lama itu sudah hengkang dan angkat kaki," katanya.
Adi menambahkan bahwa situasi ini membuat Jokowi kehilangan dukungan dari figur-figur kunci di partai politik yang bisa diandalkan untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Ia berpendapat bahwa hal ini berkaitan erat dengan fenomena melemahnya daya tawar politik. Tanpa kekuasaan negara, Jokowi dianggap tidak lagi memiliki kapasitas yang sama untuk membangun komunikasi dan menjaga kedekatan politik dengan para pemimpin partai nasional.
