Isu mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Fenomena ini menarik perhatian dari diaspora Indonesia, termasuk Dimas Budi Prasetyo, seorang alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dimas berpendapat bahwa kemunculan kembali isu lama ini tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di kalangan elit nasional.
Menurut analisis Dimas, meningkatnya isu ini dapat diartikan sebagai tanda adanya ketegangan antara dua kekuatan politik besar, yaitu kubu Hambalang dan Solo. "Kalau berdasarkan kumpulan berita dan informasi, bisa jadi ini tanda perpecahan dua kubu: Hambalang dan Solo. Tafsiran saya sih begitu," tulis Dimas di akun media sosialnya pada Sabtu (26/9/2026).
Dinamika Politik dan Dampaknya
Meski demikian, Dimas melihat dinamika ini secara positif. Ia berpendapat bahwa persaingan antar-elit politik justru memberikan dampak yang baik bagi iklim demokrasi, dibandingkan dengan situasi di mana para penguasa saling berkolaborasi tanpa ada kontrol politik. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berfungsi sebagai oposisi yang kuat dan kritis.
"Bagi saya, elit yang gontok-gontokan itu lebih bagus daripada saling rangkul lantas rame-rame 'nggarong' duit rakyat. Ada oposisi kuat yang mengontrol kinerja pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa leha-leha dan semena-mena," jelasnya.
Apresiasi terhadap Sikap Gibran
Selain memberikan kritik terhadap kinerja Wakil Presiden, Dimas juga mengapresiasi beberapa tindakan terbaru Gibran. Ia menyoroti saat Gibran meminta maaf terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perundungan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG). "Apapun motifnya, di tengah kondisi seperti ini, pejabat yang mau meminta maaf itu bagi saya layak diapresiasi. Apalagi posisinya sebagai Wakil Presiden," ungkapnya.
Mengenai wacana untuk menyelidiki kasus ijazah yang dapat memaksa Gibran mundur, Dimas menegaskan bahwa situasi ini harus dilihat secara menyeluruh. Ia berpendapat bahwa posisi Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket yang dihasilkan dari pemilu. "Kalau memang Gibran dinyatakan salah dalam kasus ijazah dan lengser, ya Prabowo juga harus lengser, karena mereka satu paket. Tapi kalau tujuannya hanya untuk melengserkan Gibran saja, saya tidak setuju," tegasnya.
Dimas menambahkan bahwa keberadaan elemen Solo di pemerintahan saat ini bisa menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat pusat, dengan catatan Gibran terus meningkatkan efektivitas kerjanya dan berani mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat. "Nasib menjadi WNI ini memang rumit, sampai harus berharap ada kekuatan penyeimbang untuk mengontrol dinamika pemerintahan yang ada," pungkas Dimas.
