Kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Bekasi semakin menarik perhatian setelah penelusuran aliran uang yang mengarah ke Dinas SDABMBK. Setelah pemeriksaan terhadap Henri Lincoln dan penyitaan sejumlah uang, KPK diminta untuk tidak berhenti hanya pada satu nama.
KPK Watch Indonesia memberikan apresiasi atas langkah KPK yang memeriksa Henri Lincoln, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, sebagai saksi pada Jumat (10/4). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga menyita uang yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari pengusaha bernama Sarjan. Nama Henri sebelumnya telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK di Pengadilan Tipikor Bandung pada 9 Maret 2026, di mana ia diduga menerima Rp 2,94 miliar dari Sarjan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Desakan untuk Mengungkap Jaringan Korupsi
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide, meminta agar KPK tidak hanya fokus pada Henri Lincoln. Ia mendorong penyidik untuk menelusuri pihak lain di lingkungan SDABMBK, termasuk Tenny Intania, yang pernah menjabat sebagai kepala bidang Bina Konstruksi. “Jangan hanya telusuri siapa yang menerima uang. Bongkar untuk proyek apa uang itu diberikan, siapa yang mengatur, siapa yang menentukan pemenang, dan ke mana alirannya,” ungkap Yusuf.
Pentingnya Menelusuri Aliran Uang dan Proyek
Dalam dakwaan terhadap Sarjan, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh proyek dengan total nilai kontrak sekitar Rp 107,6 miliar. Oleh karena itu, pengembangan kasus ini sangat penting untuk tidak hanya melihat pergerakan uang, tetapi juga proyek yang diduga menjadi tujuan dari transaksi tersebut. KPK kini dihadapkan pada tantangan untuk membuka seluruh mata rantai yang melibatkan uang, proyek, pejabat, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek tersebut.
