Kritik pedas yang disampaikan oleh Denny Indrayana terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan konstitusi. Menurut pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, isu legalitas pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat berdampak signifikan terhadap citra politik putra Presiden Joko Widodo tersebut.
Heru menyatakan bahwa terus berlanjutnya isu hukum yang mengaitkan Gibran dengan proses pencalonan berpotensi memengaruhi pandangan publik mengenai kelayakan politiknya jika ia benar-benar berpartisipasi dalam Pilpres mendatang. "Hingga tentunya salah satu cara untuk membunuh karakter, membunuh positioning elektabilitas Gibran adalah mengembalikan legalitas pencapresan Gibran tahun 2024 kemarin,” ujarnya.
Konteks Politik di Balik Kritik
Heru berpendapat bahwa serangkaian pernyataan Denny, yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Gibran dari jabatannya dan juga mendesak Gibran untuk mundur, memiliki konteks politik yang lebih luas. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap legalitas pencalonan Gibran meningkat seiring dengan mulai diperhitungkannya posisi politiknya dalam bursa calon presiden.
“Denny Indrayana ke mana aja selama ini? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Seolah-olah kehadiran Anda dalam konteks pendekar demokrasi,” sindir Heru, menyoroti konsistensi Denny yang mengangkat isu ini kembali. Menurutnya, Denny memanfaatkan kapasitasnya sebagai akademisi dan pakar hukum untuk mengkritik proses pencalonan Gibran.
Perubahan Posisi Gibran dalam Survei Politik
Heru juga mengaitkan polemik ini dengan hasil survei politik yang menunjukkan bahwa Gibran kini dianggap sebagai salah satu kandidat potensial untuk Pilpres mendatang. Ia mengungkapkan bahwa nama Gibran sejajar dengan tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, dan Dedi Mulyadi. “Gibran bukan lagi diposisikan sebagai cawapres, tetapi sudah melompat menjadi capres. Dan tentunya ini menjadi sebuah positioning politik yang sangat mahal,” tambahnya.
Walaupun demikian, pandangan Heru mengenai motif politik di balik kritik Denny tetap menjadi sorotan. Ia menggarisbawahi bahwa kritik yang disampaikan Denny tidak dapat dipisahkan dari konteks posisi politik Gibran saat ini, dan bahwa penggunaan perspektif hukum dalam kritik tersebut juga memiliki dampak terhadap citra politik Gibran. “Tentunya Denny Indrayana sepintas berkopoh-kopoh dan kejar tayang untuk diperankan dan juga memerankan peran yang seolah-olah bercerita tentang hukum dan dalil-dalilnya,” ujarnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai Gibran tidak hanya berputar di seputar isu hukum, tetapi juga beririsan dengan dinamika politik menuju kontestasi nasional yang akan datang.
