Jakarta, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa sistem digitalisasi pemerintah yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) siap diluncurkan secara nasional pada bulan Oktober 2026. Dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat (28/8), Luhut menjelaskan bahwa saat ini progres implementasi sistem tersebut telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.
Ia menambahkan bahwa target peluncuran nasional sistem digitalisasi ini diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2023. "Presiden Prabowo akan melakukan peluncuran nasional pada Oktober-November," tegasnya.
Keunggulan AI dalam Pemerintahan
Menurut Luhut, penerapan AI dalam pemerintahan menawarkan beberapa manfaat signifikan, antara lain mengurangi potensi suap, menghemat anggaran belanja pemerintah, dan meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial.
Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan dengan AI dapat mengurangi interaksi langsung antara manusia dalam proses pelayanan dan administrasi. Ia menegaskan bahwa hal ini akan memperkecil peluang terjadinya praktik suap. "Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya masuk, tidak ada yang bisa dilakukan. Anda harus mengikuti peraturan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sistem digital akan mengatur proses pemerintahan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga keputusan tidak mudah dipengaruhi secara manual. "Jadi, kita menghindari pertemuan langsung antarmanusia. Mereka harus melalui sistem. Sistem ini dikendalikan oleh AI," imbuhnya.
Penghematan Anggaran dan Ketepatan Penyaluran Bansos
Luhut juga menunjukkan potensi penghematan anggaran pemerintah melalui digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menyebutkan bahwa pengadaan pemerintah yang bernilai ratusan triliun per tahun berpotensi dihemat sebesar 20 hingga 30 persen dengan penerapan sistem digital dan AI. "Kami bisa menghemat sekitar 20 hingga 30 persen dari anggaran ini," kata Luhut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa AI dapat mendeteksi anomali harga dalam proses pengadaan, sehingga membuat proses tersebut lebih transparan dan mengurangi kemungkinan manipulasi. "Sebelumnya, ketika kami belum menggunakan AI, anomali harga masih ada. Namun sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi, sistemnya sangat transparan dan sangat akurat," terangnya.
Keunggulan lain dari digitalisasi adalah penggunaan integrasi data dan AI untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Luhut memberikan contoh uji coba penyaluran transfer tunai di Banyuwangi, di mana sebelumnya tingkat ketepatan sasaran hanya sekitar 77,6 persen. Namun, dengan sistem digital dan integrasi data, ia optimis bahwa ketidaktepatan sasaran dapat ditekan hingga kurang dari 5 persen. "Hari ini kami cukup yakin bahwa kami bisa membuatnya kurang dari 5 persen. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kami bisa mencapai 90 persen lebih (ketepatan sasaran)," ujarnya.
Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan data lintas kementerian untuk mendukung penerapan sistem tersebut. "Seluruh data lintas kementerian saat ini sudah tersedia. Ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan data," pungkas Luhut.
