Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil studi yang mengukur kualitas kepemimpinan sejumlah tokoh nasional. Dalam survei ini, Mahfud MD, yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam, menempati posisi teratas dengan skor rata-rata tertinggi. Selain Mahfud, hasil survei juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperoleh skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Metodologi Penilaian
Studi yang dirilis pada bulan Oktober 2026 ini melibatkan 200 opinion leaders, terdiri dari 166 akademisi dan 34 jurnalis senior. Responden diminta untuk mengevaluasi rekam jejak serta kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional dengan menggunakan skala nilai dari 0 hingga 10. Penilaian ini didasarkan pada sepuluh indikator utama, termasuk kapabilitas, empati, integritas, akseptabilitas, sifat pluralis dan inklusif, kemampuan memimpin, serta komitmen terhadap demokrasi dan kesejahteraan umum.
Dalam hasil survei, Mahfud MD mendapatkan skor rata-rata 7,6, menunjukkan keunggulannya dalam aspek integritas, komitmen terhadap demokrasi, dan penegakan hukum. Sementara itu, beberapa tokoh lain, termasuk Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama, mencatatkan skor rata-rata 7,0, bersama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akademisi Zainal Arifin Mochtar, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Perbandingan dengan Pemimpin Eksekutif
Perbandingan antara tokoh oposisi dan pemegang kekuasaan saat ini menjadi sorotan publik. Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama, dengan skor rata-rata 7,0, jauh lebih unggul dibandingkan Presiden Prabowo Subianto yang hanya meraih skor 5,1, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di angka 4,4. Penilaian ini mencerminkan berbagai indikator kinerja dan kapasitas kepemimpinan yang dinilai masih perlu perbaikan, terutama di mata akademisi dan jurnalis.
Para pengamat menilai bahwa perbedaan penilaian ini dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman birokrasi, rekam jejak dalam penanganan krisis, gaya komunikasi politik, serta konsistensi dalam merespons isu-isu kebangsaan dan penegakan hukum. Hasil survei ini memicu diskusi di masyarakat, terutama di media sosial, di mana sebagian orang menganggapnya sebagai standar objektif untuk kualitas kepemimpinan, sementara yang lain melihat dinamika politik sebagai faktor yang terus berubah menjelang tahun-tahun politik mendatang.
