BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang belum teratasi di provinsi tersebut, meskipun Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Dedi menyoroti masalah utama, yaitu layanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi bagi masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 500 ribu warga di Jawa Barat tidak memiliki akses listrik. Menurutnya, provinsi ini merupakan salah satu penghasil listrik terbesar di Indonesia. "PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," ujarnya saat ditemui setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (17/8/2026).
Infrastruktur yang Masih Kurang Memadai
Selain masalah listrik, Dedi juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur, yang masih belum memadai. "Kan, masih banyak daerah yang menuju jalan besar saja harus melewati daerah yang berliku-liku, ya," tambahnya.
Perilaku Feodal dan Upaya Perubahan
Dedi juga mengangkat isu mengenai perbudakan modern dan perilaku feodal yang masih terjadi saat ini. Ia mengamati bahwa ada penyelenggara negara yang hidup dalam kemewahan, sementara masyarakatnya masih menderita. "Sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kami penyelenggara negara hari ini. Gitu loh. Uangnya dihabisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp 300 ribu. Rakyatnya tidak diurus, pemimpinnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada," ungkapnya.
Dedi berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah ini dalam dua tahun ke depan. Ia berencana untuk memastikan bahwa daerah penghasil tambang atau listrik dapat menjadi daerah yang makmur bagi warganya. "Sekarang sudah saya buatkan dulu tahap pertama itu Kepgub (Keputusan Gubernur). Jadi di Kepgub itu nanti diatur, misalnya di APBD 2027 Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi tuh, terutama galian C kalau kita kan. Itu nanti akan kita arahkan uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini, bangun ini, bangun ini," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya birokrasi untuk melakukan perbaikan dan tidak terjebak dalam atribut yang berlebihan. "Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam. Karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja," tutupnya.
