Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membantah anggapan bahwa partainya harus bertanggung jawab atas kontroversi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengakui bahwa Jokowi pernah menjadi bagian dari PDIP dan partainya mendukungnya dari awal karir politiknya hingga menjabat sebagai presiden.
Namun, Megawati menegaskan bahwa status PDIP sebagai partai pengusung tidak menjadikannya bertanggung jawab atas validasi dokumen persyaratan pencalonan. “Seandainya masalah pencalonan beliau dari wali kota sampai ke presiden itu bukan salah kami sebagai partai pengusung, yang salah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ungkap Megawati.
Proses Pencalonan dan Tanggung Jawab KPU
Megawati menjelaskan bahwa setiap proses pencalonan dalam kontestasi politik memiliki mekanisme administrasi yang harus diikuti. PDIP berperan sebagai partai yang mengusung calon dan berusaha memenangkan pemilihan, sementara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Ia mempertanyakan mengapa isu ijazah Jokowi kembali dihubungkan dengan PDIP, mengingat dokumen persyaratan seharusnya telah melalui proses verifikasi sebelum seorang kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.
“Kenapa? Apabila ijazah beliau itu palsu kenapa lembaga pemilu tak permasalahkan,” tegasnya. Megawati menekankan bahwa verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon seharusnya dilakukan sejak awal proses pencalonan. “KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak,” tambahnya.
Jokowi Siap Menunjukkan Ijazahnya
Sementara itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi masih berlanjut dalam jalur hukum. Jokowi sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam persidangan jika dipanggil terkait tuduhan ijazah palsu. Ia juga menyatakan akan membawa dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk ditunjukkan dalam proses hukum.
"Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA. S1 yang sekarang di Kejaksaan. Semuanya akan kita tunjukkan," kata Jokowi. Pernyataan ini disampaikan saat ia menanggapi perkembangan hukum yang telah memasuki tahapan pokok perkara. Dengan demikian, Megawati menekankan bahwa verifikasi dokumen pencalonan adalah tanggung jawab penyelenggara pemilu, sedangkan Jokowi siap menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari kontroversi tersebut.
