Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan arahan yang tegas kepada pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang baru dilantik pada Senin (21/9). Ia menekankan pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan.
“Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” ungkap Suahasil dalam acara pelantikan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Pencegahan Kegiatan Ilegal dari Hulu
Suahasil juga menekankan perlunya perhatian terhadap kegiatan ekonomi dari hulu agar pelanggaran ilegal dapat diminimalisir. “Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” tambahnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara, Bea Cukai juga diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, terutama yang berorientasi pada pasar ekspor. Di antara pejabat yang dilantik terdapat Adhang Noegroho Adhi sebagai Kepala Kanwil DJBC Maluku dan Galih Elham Setiawan yang kini memimpin Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tipe A Tanjung Priok.
Arah Kebijakan untuk Direktorat Jenderal Pajak
Suahasil juga memberikan arahan kepada pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih tajam dalam menganalisis arah perekonomian nasional serta memahami perilaku wajib pajak. Hal ini penting untuk memastikan perumusan kebijakan yang lebih tepat.
Ia menekankan bahwa pemenuhan target penerimaan sangat krusial untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel dan adil, yang dapat mendukung keuangan negara secara berkelanjutan. Sementara itu, untuk pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil mengingatkan agar selalu memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penggerak perekonomian.
Pengelolaan kas negara diharapkan dapat dilakukan dengan lebih presisi. Akurasi dalam pengelolaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa belanja negara dapat dieksekusi tepat waktu, sehingga dapat menjaga momentum ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
