Jakarta, CNN Indonesia -- Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengungkapkan dugaan adanya praktik penjualan beras yang diberi label fortifikasi namun tidak mengandung vitamin sesuai yang dinyatakan pada kemasannya. Ia menjelaskan bahwa praktik ini sangat menguntungkan bagi pelaku, dengan keuntungan mencapai Rp22 juta dari satu truk berisi 10 ton beras.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (1/9), Amran menyatakan, "Ini tersangkanya kemarin yang beras yang dulu, ini (ada) 39 tersangka, totalnya sudah 102. Ini tersangka kemarin yang (kasus beras) premium. Dan ini terjadi lagi, tetapi memang menggiurkan. Karena satu truk itu Rp22 juta (bisa) untung."
Penjelasan Mengenai Temuan
Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menjelaskan bahwa dugaan ini berkaitan dengan penjualan beras yang menggunakan label fortifikasi, tetapi tidak mengandung vitamin yang seharusnya ada. Kementerian Pertanian telah melakukan pemeriksaan di beberapa laboratorium dan menemukan bahwa "Ternyata pindah kelakuan ini ke fortifikasi yang tidak ada vitaminnya. Enggak ada di dalamnya. Kita periksa pakai lab, beberapa lab, itu empat lab, 90 persen tidak ada (kandungan vitaminnya)."
Ia juga menyoroti disparitas harga beras di pasaran, di mana beras swasta yang seharusnya dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogram, bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dengan menggunakan label fortifikasi. Amran menyebutkan, "Ini swasta. Jadi ini beras swasta sebenarnya harganya Rp13.500, Rp14 ribu (per kg). Ini kan premium kita Rp14.900 (per kg). Ini dijual Rp40 ribu yang fortifikasi berarti tidak ada."
Tindakan Selanjutnya
Ia mencatat adanya produk yang dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000, Rp17.000, Rp19.000, hingga Rp56.000 per kilogram. Hal ini, menurutnya, turut mendorong rata-rata harga beras menjadi sekitar Rp22.600 per kilogram. "Kalau kita bagi rata-rata harga itu, itu dapatnya Rp22.600. Rp22.600 per kilo. Padahal ini (vitaminnya) semua kosong, hanya label, hanya merek," ujarnya.
Amran menambahkan bahwa Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk mencabut izin produk tersebut dan menghentikan penerbitan izin sementara. Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk melengkapi data sebelum diserahkan kepada penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa praktik serupa sebelumnya ditemukan dalam bentuk pengubahan label beras, di mana beras medium diubah menjadi premium hanya melalui label. Kini, modus tersebut muncul melalui klaim fortifikasi. "Dulu yang seperti ini adalah premium. Dialihkan medium jadi premium labelnya saja. Sekarang alhamdulillah sudah baik. Ternyata pindah kelakuan ini ke fortifikasi yang tidak ada vitaminnya," katanya.
Amran menggambarkan praktik tersebut sebagai penjualan barang yang tidak sesuai dengan klaimnya, "Intinya dia ini emas padahal ini besi, perak. Itulah kira-kira sederhananya. Dia katakan Aqua padahal air sungai. Dan ini terjadi seluruh Indonesia," ujarnya. Kementerian Pertanian kini berkoordinasi dengan penegak hukum dan Satgas Pangan Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dengan proses yang masih berjalan dan data akan dilengkapi sebelum tindakan hukum diambil.
