JAKARTA - Meutya Hafid, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, menjadi salah satu sosok yang paling menonjol dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Survey, yang mencerminkan dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dalam survei tersebut, Meutya mendapatkan sorotan khusus terkait dengan agenda perlindungan anak di ruang digital.
Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto, menyatakan bahwa survei ini menunjukkan adanya variasi dalam pandangan masyarakat mengenai popularitas, kinerja, dan kemampuan komunikasi dari para pejabat pemerintah. “Pemetaan ini memperlihatkan bahwa setiap figur memiliki keunggulan pada dimensi yang berbeda. Popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan persepsi kinerja, sehingga setiap indikator perlu dibaca secara proporsional,” ungkap Ratno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta.
Posisi Teratas dalam Kategori Menteri Perempuan
Dalam hasil survei, Meutya menempati posisi teratas sebagai menteri perempuan yang paling dikenal berdasarkan pemetaan awal. Ia juga meraih 29,6 persen dalam kategori menteri perempuan yang paling menonjol. Di sisi lain, dalam kategori menteri yang dianggap paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, Meutya memperoleh 21,8 persen. Sedangkan dalam kategori menteri paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan, ia meraih 15,4 persen, dengan posisi pertama ditempati oleh Prasetyo Hadi yang mendapatkan 34,8 persen.
Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya memiliki tanggung jawab langsung terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai risiko yang muncul akibat penggunaan internet, seperti paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, dan eksploitasi digital.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan Publik
Ratno mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan, dan tidak hanya dilihat dari seberapa dikenal seorang pejabat. “Yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa dikenal seorang pejabat, tetapi juga bagaimana kebijakannya dipahami masyarakat dan sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa kebijakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara platform, orang tua, dan lingkungan pendidikan. Efektivitas aturan perlu dievaluasi berdasarkan pelaksanaan pengawasan, kepatuhan platform digital, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang ada.
Walaupun Meutya menonjol dalam beberapa kategori, hasil survei ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak adalah faktor utama yang meningkatkan popularitasnya, karena survei ini tidak secara khusus mengukur hubungan sebab-akibat tersebut.
Selain memetakan figur menteri perempuan, Indopol Survey juga mencatat bahwa Andi Amran Sulaiman berada di posisi teratas dalam kategori menteri dengan persepsi kinerja terbaik, dengan perolehan 34,2 persen.
“Program pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran, kualitas layanan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengenalan program menjadi salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan,” tambahnya.
Survei Indopol Survey dilakukan melalui kuesioner daring terhadap 1.000 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, berdomisili di 38 provinsi, dan memiliki akses internet. Pengumpulan data berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 dengan metode rekrutmen melalui iklan digital, jaringan koordinator provinsi, dan panel responden Indopol, menggunakan teknik quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia. Karena menggunakan sampel nonprobabilitas, survei ini tidak memiliki margin of error yang dapat dihitung secara statistik.
