Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melakukan tugas kantor di Kalimantan Tengah untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Suharyanto mengungkapkan hal ini setelah meninjau langsung upaya penanganan karhutla di Kalteng pada hari Senin, 21 September.
“Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalteng,” ungkap Suharyanto. Ia menjelaskan bahwa Satuan Tugas Darat yang dibentuk oleh pemerintah berhasil memadamkan 150 hektare lahan dalam sehari. Namun, dia menekankan bahwa penanganan belum sepenuhnya selesai, karena setiap hari masih terdapat titik kebakaran baru dan beberapa area lahan gambut kembali terbakar.
Faktor Penunjang Penanganan Karhutla
Suharyanto menyebutkan dua faktor yang dapat membantu mengurangi asap, yaitu angin dan hujan. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan hujan buatan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sebelumnya, satu pesawat OMC yang beroperasi di Bandara Cilik Riwut terhambat karena jarak pandang yang rendah. Sebagai solusi, pemerintah memindahkan operasi OMC ke Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.
Keputusan untuk berkantor di Kalteng, menurut Suharyanto, juga bertujuan untuk memastikan efektivitas OMC dan mempercepat turunnya hujan. “Sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” jelasnya.
Pemaksimalan Potensi Hujan dan Penegakan Hukum
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memaksimalkan potensi awan hujan yang ada. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengurangi dampak dari karhutla. “Kami akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” kata Raja Juli.
Selain melakukan OMC, Raja Juli juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum terhadap lima perusahaan untuk mencegah meluasnya karhutla. “Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden penegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas. Oleh karena itu, berharap ini menjadi efek jera pada seluruh perusahaan lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan,” tuturnya.
