Polemik mengenai pemberian gelar Sesepuh Raja-Raja Timur kepada Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin hangat diperbincangkan. Fritz Alor Boy, Ketua Umum Perkumpulan Anak Jokowi (PAJO), berpendapat bahwa kritik yang muncul terkait gelar tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Ia mengimbau agar publik tidak menganggap prosesi tersebut seolah-olah Jokowi dinobatkan sebagai raja.
Fritz menegaskan bahwa gelar yang diberikan kepada Jokowi adalah Sesepuh Raja-Raja Timur dan bukan gelar raja. "Ada oknum-oknum tertentu yang sampai di titik ini masih mengkomplen soal pemberian atau nobatan sesepuh Raja-Raja Timur di NTT," ungkapnya. Ia merasa heran dengan narasi yang menyatakan Jokowi dinobatkan sebagai raja. "Saya mau ketawa takut salah. Tapi saya perlu kasih tahu ke Anda bahwa Pak Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur di NTT bukan lainnya," tambahnya.
Framing Negatif Terhadap Jokowi
Menurut Fritz, penyebutan Jokowi sebagai raja merupakan framing yang tidak sesuai dengan kenyataan prosesi yang berlangsung. "Jadi jangan framing. Tidak ada istilah pemberian atau nobatan raja," ujarnya. Ia mencurigai bahwa isu mengenai Jokowi yang akan dinobatkan sebagai Raja-Raja Timur sudah beredar sebelum acara berlangsung. Menurutnya, narasi tersebut sengaja dibangun untuk menciptakan opini negatif terhadap Jokowi. "Jadi sebelum penobatan sesepuh Raja-Raja Timur di NTT ada oknum-oknum tertentu sudah goreng isu Pak Jokowi akan dinobatkan sebagai Raja-raja Timur di NTT," tuturnya.
Fritz juga berpendapat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Jokowi berkunjung ke NTT. "Itu kan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak ingin Pak Jokowi ke NTT," katanya. Ia bahkan menyinggung dugaan adanya keterlibatan pihak yang memiliki afiliasi dengan PDIP dalam penyebaran narasi tersebut. "Orang-orang yang, maaf ya mungkin takut kalah ke depan. Saya mengecek, ada juga oknum-oknum, salah satu oknum yang saya cek itu dari mana? Merah (PDIP)," ujarnya.
Kesesuaian Gelar dengan Sistem Ketatanegaraan
Meski demikian, Fritz menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut oleh publik. "Entah benar atau tidak, silakan cari tahu sendiri. Jadi, ada banyak oknum-oknum yang mudah percaya dan termakan oleh permainan framing-framing liar ini," katanya. Ia juga menilai bahwa pemberian gelar Sesepuh Raja-Raja Timur kepada Jokowi tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengaitkan keberadaan kerajaan-kerajaan adat dengan sejarah terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan. "Negara kesatuan Indonesia ini atas kesepakatan daripada ada juga Raja-Raja," ujarnya.
Fritz menambahkan bahwa posisi Jokowi sebagai mantan presiden selama dua periode menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap layak menerima gelar tersebut. "Di Indonesia ini kan ada Raja A, Raja B bersatu menjadi Indonesia. Pemimpinnya adalah Presiden. Pak Jokowi pernah memimpin seluruh Raja-Raja yang ada di Indonesia ini," jelasnya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan pemberian gelar tersebut. "Maka itu ketika diberikan gelar sebagai sesepuh raja-raja maka tidak ada yang salah. Itu adalah hal yang benar," ucap Fritz.
Fritz menegaskan bahwa gelar tersebut bukan merupakan permintaan dari Jokowi. Ia menjelaskan bahwa pemberian gelar sepenuhnya berasal dari masyarakat atau pihak yang memberikan penghormatan tersebut. "Yang memberikan kepada Pak Jokowi juga bukan Pak Jokowi yang punya keinginan tapi kan masyarakat," ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa gelar serupa dapat diberikan kepada tokoh lain jika masyarakat menginginkannya. "Jadi kalau Ibu Megawati juga mau ya silakan. SBY juga mau ya silakan saja. Ya terserah siapapun itu terserah," kata Fritz.
