Menuju Pemilu 2029, peta kekuatan politik di Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan. Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa hanya lima partai dari total 18 partai yang mengikuti Pemilu 2024 yang berhasil mencapai elektabilitas di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) yang diusulkan sebesar 5 persen. Apabila ambang batas ini diterapkan pada Pemilu 2029, maka sebagian besar partai politik dipastikan tidak akan mendapatkan kursi di DPR RI.
Dalam simulasi yang dilakukan, Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan elektabilitas 23,2 persen, diikuti oleh PDI Perjuangan dengan 11,6 persen, Partai Golkar 10,4 persen, PKB 6,2 persen, dan Partai Demokrat 6,1 persen. “Ini merupakan tiga partai politik teratas pada pengukuran periode survei kita, Gerindra, PDI-P, dan Golkar,” ungkap peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, dalam keterangan resminya.
Partai Terancam Gugur
Temuan ini menarik perhatian karena beberapa partai yang saat ini memiliki kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029 berisiko tidak lolos. Partai NasDem hanya memperoleh 4,4 persen, diikuti oleh PAN dengan 3,4 persen, dan PKS yang meraih 3,3 persen. Di sisi lain, partai-partai dengan elektabilitas rendah harus berjuang lebih keras, di mana PSI mencatatkan 2,3 persen, PPP 1,9 persen, Perindo 0,6 persen, Partai Buruh 0,5 persen, dan Hanura 0,3 persen. Partai Ummat, PBB, Garuda, PKN, dan Gelora masing-masing hanya mendapatkan 0,1 persen. Sebanyak 25,3 persen responden memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Kesepakatan Ambang Batas
Simulasi elektabilitas ini menjadi penting setelah kabar bahwa partai-partai koalisi pemerintahan sepakat untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut demi efisiensi dalam sistem ketatanegaraan. “Satu hal yang sepertinya semua sepakat, Gerindra juga sepakat soal parliamentary threshold 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar menyampaikan, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” jelas Sugiono di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menambahkan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu, meskipun rincian lebih lanjut masih akan dibahas oleh para ketua umum partai. Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026, melibatkan 1.220 responden dari 38 provinsi dengan metode wawancara tatap muka, dan memiliki margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
