Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) secara resmi memperkenalkan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) melalui acara Grand Launching I-CHIP UMJ dan Seminar Internasional pada hari Selasa, 15 September. Kehadiran pusat studi ini didukung oleh sejumlah tokoh nasional yang mengakui kompleksitas tantangan kesehatan di Indonesia, yang memerlukan kebijakan berbasis bukti, kolaborasi antar disiplin, serta keberanian dalam membangun kedaulatan kesehatan nasional.
Acara peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BRIN Arif Satria, serta Prof. Dr. Din Syamsuddin. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan masyarakat dalam membangun masa depan kebijakan kesehatan di Indonesia.
Pentingnya Kesehatan Mental dalam Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti isu kesehatan mental di kalangan generasi muda. Ia menyatakan bahwa kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan yang semakin penting dalam dunia pendidikan, terutama di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang pesat.
Abdul Mu’ti berpendapat bahwa I-CHIP dapat berperan strategis dalam memberikan kajian dan solusi terkait masalah kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Sekolah seharusnya tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ekosistem yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Data dan Kebijakan Kesehatan yang Berbasis Bukti
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Ia menyebutkan bahwa tantangan kesehatan di Indonesia, seperti penyakit tidak menular, tuberkulosis, dan peningkatan usia harapan hidup, memerlukan intervensi yang didasarkan pada data serta kemampuan untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan yang efektif.
Budi juga menegaskan agenda menuju kedaulatan kesehatan, di mana Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada produk kesehatan dari luar negeri. Hilirisasi industri kesehatan, termasuk produksi alat kesehatan dan pengolahan plasma darah di dalam negeri, menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam konteks ini, I-CHIP diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.
Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, menyampaikan pandangannya bahwa I-CHIP hadir pada saat yang tepat ketika ilmu pengetahuan mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan monodisiplin ke transdisiplin. Ia menegaskan bahwa isu kesehatan saat ini bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Misalnya, masalah stunting berkaitan dengan sistem pangan, lingkungan, perubahan iklim, kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas nutrisi.
Direktur I-CHIP UMJ, M. Arief Rosyid Hasan, menekankan bahwa tiga perspektif yang disampaikan oleh para menteri dan kepala lembaga tersebut semakin memperjelas mandat yang harus dijalankan oleh I-CHIP. Ia mengatakan, “Pesan dari Mendikdasmen, Menteri Kesehatan, dan Kepala BRIN memperlihatkan bahwa kesehatan hari ini tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral. Kita membutuhkan jembatan antara ilmu pengetahuan, data, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Di situlah I-CHIP ingin mengambil peran.”
Arief menjelaskan bahwa I-CHIP tidak hanya dibentuk untuk menambah pusat studi di perguruan tinggi, tetapi juga untuk berfungsi sebagai knowledge broker, yaitu lembaga yang menjembatani kesenjangan antara pengetahuan yang dihasilkan melalui riset dan keputusan yang diambil oleh pemerintah serta pemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa kehadiran berbagai tokoh penting menunjukkan bahwa masalah kesehatan harus dikerjakan secara kolaboratif. “I-CHIP harus menjadi rumah kolaborasi pengetahuan untuk kebijakan kesehatan Indonesia,” ujarnya.
Arief juga menekankan bahwa riset tidak boleh berhenti di jurnal dan rak perpustakaan. Bukti ilmiah harus dapat diterjemahkan menjadi policy brief dan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan. Rektor UMJ ini menekankan pentingnya I-CHIP untuk menghasilkan policy brief yang ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.
I-CHIP memiliki lima misi utama, yaitu sintesis pengetahuan, pengawalan kebijakan strategis, advokasi berbasis keadilan, kolaborasi transdisiplin, serta penguatan kedaulatan sains dan inovasi. Dengan agenda tersebut, I-CHIP diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, industri, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan kesehatan.
Arief menegaskan bahwa orientasi akhir dari I-CHIP adalah memastikan bahwa kebijakan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang paling membutuhkan. “Kedaulatan kesehatan membutuhkan kedaulatan pengetahuan. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang berdaulat dalam kesehatan jika keputusan-keputusan strategis tidak dibangun di atas kemampuan untuk menghasilkan, mengolah, dan memanfaatkan pengetahuan kita sendiri. I-CHIP ingin mengambil bagian dalam upaya besar itu,” pungkasnya.
