Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dedy Nur Palakka, mengungkapkan bahwa kunjungan kepala desa dari seluruh Indonesia ke rumah Presiden ke-7, Jokowi, menunjukkan citra positif yang dimiliki Jokowi. “Coba anda menghayal sedikit saja, kalau tokoh politik seperti Jokowi punya banyak masalah saat menjadi Presiden Republik maka ngga mungkin kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia mau datang berkunjung ke rumah beliau,” ujarnya melalui unggahan di X pada Jumat, 18 September 2026.
Dedy menambahkan bahwa kedatangan para kepala desa mungkin disebabkan oleh dampak positif dari program-program yang diimplementasikan oleh Jokowi, yang dirasakan langsung oleh masyarakat di desa. “Karena tidak bermasalah dan mungkin saja kebijakan-kebijakan pemerintahan beliau dulu manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat di desa-desa,” jelasnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jokowi sering dikunjungi. “Maka sangat wajar jika kepala-kepala desa datang berkunjung ke kediaman beliau untuk silaturahmi kebangsaan,” terangnya.
Konsolidasi Kekuasaan Menjelang Tahun Politik
Dia juga tidak menampik bahwa kunjungan kepala desa tersebut bisa jadi merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan. “Kalau ada yang bilang ini urusan konsolidasi kekuasaan menjelang tahun politik 2029 bisa juga, karena beliau ini memang hidup dalam dunia politik,” imbuh Dedy. Ia mengakui bahwa spekulasi mengenai hubungan antara Jokowi dan PSI tidak masalah. “Atau, mungkin ada juga yang berspekulasi bahwa PSI hendak dipromosikan Jokowi biar bisa tembus ambang batas PT yang kabarnya bakal dinaikkan dari 4% menjadi 5%. Jadi, suka-suka pengamat politik-lah,” pungkasnya.
Kunjungan Kepala Desa ke Jokowi
Kunjungan kepala desa tersebut berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026, di kawasan Sumber, Solo. Kehadiran para kepala desa itu terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Mereka berasal dari berbagai daerah dan datang untuk menyampaikan pandangan mengenai perkembangan serta pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut, terdapat setidaknya 16 kepala desa yang mewakili sejumlah wilayah, yang datang bersama perangkat desa.
Kunjungan ini menarik perhatian publik karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Meskipun demikian, ia masih menjadi sosok politik yang aktif diperbincangkan, dan kediamannya di Solo beberapa kali menjadi tempat pertemuan dengan berbagai kelompok. Sebelumnya, pada 21 Agustus 2026, sejumlah anggota DPD RI juga bertemu Jokowi di kediamannya untuk membahas aspirasi daerah dan arah pembangunan.
Eks Komisaris Pelni, Dede Budhyarto, menyatakan bahwa pertemuan tersebut masih dalam konteks yang wajar dalam budaya politik Indonesia, selama tidak ada pelanggaran hukum. “Siapa pun, termasuk kepala desa, relawan, atau tokoh daerah, boleh datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden. Itu budaya politik Indonesia, bukan kejahatan,” katanya. Ia menegaskan bahwa Jokowi kini sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai presiden. “Jokowi sudah tidak menjabat. Dia tidak punya wewenang memakzulkan, tidak bisa mengeluarkan keputusan MPR, dan tidak sedang memegang alat negara,” tegasnya.
Oleh karena itu, Dede menilai bahwa tuduhan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proyek pergantian kekuasaan harus didukung dengan fakta dan bukti konkret. “Menganggap kunjungan silaturahmi sebagai proyek percepatan pergantian kekuasaan adalah fitnah keji dari orang yang tak beragama,” tutupnya.
