Pemerintah Indonesia telah menetapkan delapan langkah strategis untuk memulihkan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menekankan bahwa langkah-langkah ini harus segera dilaksanakan untuk mempercepat proses evakuasi, pemenuhan logistik, dan pemulihan awal di daerah yang terkena dampak.
Penetapan Status Darurat
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Minggu (16/8), Suharyanto menjelaskan bahwa langkah pertama yang perlu diambil adalah mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi. Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan sangat penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait lainnya dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.
Pembentukan Posko dan Koordinasi Tim
Suharyanto juga meminta agar status kedaruratan segera dikeluarkan. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," ungkapnya. Langkah kedua adalah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, dengan melibatkan unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. Hal ini dianggap penting untuk mengendalikan pergerakan taktis, penataan pengungsi, dan pendistribusian logistik secara terintegrasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi," tambahnya. Langkah ketiga mencakup pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere, yang dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores secara cepat dan merata.
Logistik dan Keselamatan Warga
BNPB juga akan membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang bertugas menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak. “Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelasnya.
Dalam hal keselamatan warga, Suharyanto menginstruksikan tim gabungan di bawah Basarnas untuk memimpin pencarian dan pertolongan, memastikan tidak ada korban yang terjebak atau hilang. “Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan kabasarnas," katanya.
Poin keenam menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, dan komunikasi dalam waktu tujuh hari, serta pendataan kerusakan rumah warga yang dilakukan secara paralel. Ketujuh, BNPB akan mengoordinasikan pengerahan alutsista lintas lembaga untuk membantu distribusi bahan pangan dan kebutuhan darurat. Terakhir, Suharyanto menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat setiap sore.
“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa diminimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto.
