Paulinus Kristanto, yang merupakan pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, memberikan penjelasan terkait pertemuan virtual antara sukarelawan yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Pertemuan ini belakangan menjadi sorotan publik karena membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh sukarelawan di lapangan.
Menurut Paulinus, saat ini para sukarelawan masih fokus pada pemadaman kebakaran serta penyelamatan satwa yang terdampak karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Ia menyayangkan perhatian publik yang lebih terfokus pada rekaman Zoom dan ringkasan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, daripada isu-isu yang lebih mendesak di lapangan. "Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah rame soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," tulis Paulinus melalui akun Instagramnya.
Awal Pertemuan dan Kendala yang Dihadapi
Paulinus menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dimulai ketika sejumlah sukarelawan menghubunginya untuk mengungkapkan berbagai masalah yang mereka hadapi selama bertugas. Keluhan yang disampaikan mencakup kendala dalam koordinasi di lapangan, kebutuhan peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Paulinus kemudian meneruskan berbagai masalah tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli, yang saat itu berada di Palangka Raya, bersedia mendengarkan masukan dari para sukarelawan melalui pertemuan daring yang berlangsung pada 12 Oktober 2026, sambil menunggu kunjungan ke Tanjung Puting. Dalam pertemuan itu, beberapa kebutuhan penanganan karhutla dibahas, termasuk usulan untuk membangun flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api. Sukarelawan juga mendorong penguatan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun.
Respon Menteri dan Isu Anggaran
Paulinus menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan meminta jajaran balai untuk memperkuat koordinasi tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan keluhan dari seorang sukarelawan yang tidak dapat hadir dalam pertemuan. Menurut informasi yang diterimanya, perusahaan di sekitar kawasan belum memberikan bantuan yang diminta karena masih menangani kebakaran di lahan mereka sendiri. Menanggapi hal ini, Menteri Kehutanan langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjutinya.
Terkait isu anggaran yang menjadi perhatian, Paulinus menjelaskan bahwa konteksnya adalah pertanyaan mengenai biaya operasional sukarelawan. Ia memahami penjelasan Menteri Kehutanan sebagai gambaran keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan operasional sukarelawan, bukan sebagai pernyataan bahwa kementerian tidak memiliki anggaran untuk penanganan karhutla. "Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu," ujarnya.
Paulinus juga menambahkan bahwa Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan oleh Menteri Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam tindak lanjutnya, kepala balai diminta untuk mendata para sukarelawan. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi sukarelawan untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung agar kendala di lapangan dapat dicari solusinya.
Paulinus mengakui bahwa sukarelawan menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama saat pemadaman dan penyelamatan satwa masih berlangsung. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama penanganan karhutla. Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini adalah menyelesaikan kebakaran dan memastikan upaya penyelamatan di lapangan tetap berjalan. "Jadi udahlah enggak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selsaikan dulu api ini kanda-kandaku," tutup Paulinus.
