Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan yang tajam. Sebelumnya, tingkat kepuasan tersebut berada di atas 80 persen, namun kini merosot menjadi 28 persen. Penjelasan ini disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam sesi pertama bertajuk Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada konferensi CALD 2026 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Jumat (4/9/2026).
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi menjelaskan dinamika politik yang terjadi di Indonesia setelah Pemilu 2024. Ia menyebutkan bahwa kondisi koalisi politik saat ini sangat cair dan enigmatik. Meskipun terbentuk koalisi besar dengan PDI Perjuangan sebagai penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang besar justru diikuti dengan penurunan kepuasan publik yang signifikan.
Penyebab Penurunan Kepuasan Publik
Andi menjelaskan, "Ada teka-teki besar. Pada kurun waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80%. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28%. Ini adalah penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama." Ia mengidentifikasi bahwa penurunan drastis ini dipicu oleh penolakan publik yang kuat terhadap beberapa program prioritas pemerintah, seperti program makan siang gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Dalam forum yang sama, Andi juga menyoroti adanya kemunduran demokrasi atau democratic backsliding di Indonesia. Ia berpendapat bahwa Indonesia mengambil jalur yang berbeda dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Sementara Thailand mengalami kudeta militer secara terbuka dan Filipina menghadapi masalah personalisasi kekuasaan, Andi menilai bahwa pelemahan institusi demokrasi di Indonesia terjadi melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Andi menjelaskan lebih lanjut, "Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan." Ia juga mencatat kondisi "money without condition" di Asia Tenggara dan rasio pajak Indonesia yang masih rendah, sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.
Menjawab pertanyaan dari peneliti FISIP UGM, Hafiz, mengenai pentingnya literasi kewarganegaraan, Andi mengungkapkan adanya dua "sekutu baru" yang dapat memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia. Sekutu pertama adalah pasar global. Ia menyoroti penurunan peringkat indeks oleh lembaga seperti MSCI, FTSE, Moody's, dan S&P yang berhubungan dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah. Kondisi ini, menurut Andi, dapat menyebabkan capital flight atau perpindahan modal ke negara lain seperti Filipina dan India.
Sekutu kedua adalah fenomena "Swasembada Meme dan Kecerdasan Buatan (AI)". Andi menekankan maraknya satire politik, meme, dan penggunaan kecerdasan buatan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk ekspresi dan perlawanan publik di media sosial. "Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni Perempuan dan Generasi Muda atau Youth," ungkap Andi.
Dalam sesi diskusi yang sama, Presiden Liberal Party Filipina, Lorenzo "Erin" Tañada, membahas lemahnya fungsi pengawasan atau checks and balances parlemen di Filipina. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh ketergantungan para legislator terhadap pencairan anggaran proyek lokal dari Presiden untuk mempertahankan keberlangsungan politik mereka pada siklus pemilu mendatang. Di sisi lain, perwakilan Demokrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman terhadap pembubaran partai-partai demokratis oleh lembaga peradilan melalui keputusan hakim yang ditunjuk oleh rezim militer. Sesi panel pertama diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kepada para pembicara dan moderator.
