Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan dalam elektabilitasnya, melampaui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia. Meskipun demikian, kenaikan ini belum cukup signifikan untuk mengubah peta persaingan di dunia politik, terutama jika dibandingkan dengan dominasi PDI Perjuangan (PDIP). Survei yang dilaksanakan antara 14 hingga 20 Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,3 persen, sedangkan PPP hanya memperoleh 1,9 persen. PSI kini mulai bersaing dengan beberapa partai lain yang sebelumnya lebih mapan dalam hal basis pemilih. Namun, jarak elektabilitas PSI dengan partai-partai besar masih cukup jauh, di mana Gerindra menduduki posisi teratas dengan 23,2 persen, diikuti oleh PDIP dengan 11,6 persen. Dengan demikian, PSI masih tertinggal 9,3 poin dari PDIP dan 20,9 poin dari Gerindra.
Peran Jokowi dalam Citra PSI
Salah satu aspek menarik dalam perkembangan PSI adalah keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, atau Jokowi. Sejak Jokowi bergabung dengan struktur partai, citra PSI semakin terasosiasi dengan mantan presiden tersebut. Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Endang Sari, peran Jokowi lebih sebagai simbol dan identitas bagi PSI, bukan sebagai pendorong utama lonjakan elektabilitas. “Terkait faktor Jokowi, justru yang terjadi adalah PSI berusaha mengkapitalisasi simbol Jokowi untuk dirinya sendiri,” ungkap Endang, yang dikutip pada Minggu (27/9/2026).
Dia menambahkan bahwa strategi yang diambil PSI dan PDIP sangat berbeda. PDIP masih mengandalkan identitasnya sebagai partai yang sudah mapan dengan jaringan politik dan basis ideologis yang telah dibangun selama beberapa dekade. Sementara itu, PSI berusaha membangun citra sebagai partai yang mewakili generasi muda dan masyarakat perkotaan, yang dipadukan dengan kedekatan politik dengan Jokowi. “Kondisi ini menunjukkan adanya diferensiasi strategi, PDIP bergerak sebagai partai mapan dengan akar ideologis dan jaringan luas, sedangkan PSI mencoba membangun citra sebagai partai muda, modern, dan dekat dengan Jokowi,” jelas Endang.
Fragmentasi Suara di Kalangan Pemilih
Endang juga menyatakan bahwa fragmentasi suara mungkin terjadi, terutama di kalangan pemilih perkotaan dan milenial. Namun, dia berpendapat bahwa fenomena ini belum dapat dianggap sebagai ancaman langsung bagi basis pemilih PDIP. Salah satu alasannya adalah karakter pemilih PDIP yang lebih berlapis. Basis partai ini tidak hanya bergantung pada satu segmen pemilih, tetapi juga didukung oleh jaringan politik yang telah terbangun selama bertahun-tahun. “Fragmentasi suara bisa terjadi di segmen pemilih perkotaan dan milenial, tetapi itu lebih berpotensi menggerus partai-partai menengah lain ketimbang PDIP yang basisnya lebih tersebar dan berlapis,” kata Endang.
Dalam konteks ini, posisi PSI yang kini berada di atas PPP dapat dilihat sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pemilih, khususnya yang memiliki kedekatan dengan figur Jokowi. Meskipun elektabilitas PSI meningkat, hal ini tidak serta merta berarti pergeseran basis suara dari PDIP ke PSI. Data dari Poltracking menunjukkan bahwa jarak antara kedua partai masih cukup besar. “Kenaikan PSI lebih relevan sebagai fenomena simbolik yang menandai adanya kompetisi baru di segmen pemilih Jokowi, bukan ancaman eksistensial bagi PDIP,” pungkas Endang.
