Ray Rangkuti, seorang pengamat politik, mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai etika dalam kepemimpinan dan praktik politik dinasti. Ia mengusulkan agar Jokowi dapat mencontoh sikap Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, yang dinilai lebih mengedepankan pertimbangan moral daripada ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang Pemilihan Presiden 2029, di mana diskusi mengenai koalisi dan kemungkinan pencalonan beberapa tokoh kembali memunculkan pertanyaan tentang batasan antara hak politik yang dilindungi hukum dan kepatutan seorang pemimpin.
Bagi Ray, ukuran kepemimpinan tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan yang ada. Seorang negarawan, menurutnya, juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan politik terhadap kualitas demokrasi, terutama ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan jabatan publik. Ia menegaskan bahwa sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum tidak selalu pantas untuk dilakukan secara politik. "Seorang negarawan akan menolak bila hal itu melukai demokrasi meskipun dibolehkan. Siapa contoh paling ideal? Saya sudah berulang kali saya jelaskan. Lihat Pak Habibie," ujarnya dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026).
Pentingnya Pertimbangan Moral dalam Kepemimpinan
Ray kemudian mengingatkan kembali tentang sikap Habibie setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Dalam situasi tersebut, Habibie memilih untuk tidak melanjutkan pencalonannya sebagai presiden. Menurut Ray, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang pemimpin untuk menempatkan pertimbangan moral di atas peluang untuk mempertahankan kekuasaan. "Apa jawabannya Pak Habibie? Mana mungkin secara moral saya bisa maju ke pemilihan presiden sementara laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR. Itu negarawan, Bung. Bukan pencari kekuasaan. Itu yang hilang di Republik kita sekarang ini, Bung," tambahnya.
Kritik Terhadap Praktik Politik Dinasti
Ray berpendapat bahwa masalah demokrasi di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan membahas apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak. Menurutnya, isu yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun budaya politik yang menempatkan etika dan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Ia berpendapat bahwa seorang pemimpin seharusnya memberikan teladan dengan membatasi kepentingan pribadi, termasuk saat memiliki kesempatan untuk menggunakan aturan yang menguntungkan dirinya atau keluarganya. "Oleh karena itu harus dibalik, kita bicara kulturnya dulu. Bagaimana membangun kultur berdemokrasi. Bagaimana memahamkan kepada publik adab berdemokrasi. Bahwa tidak semua yang dibolehkan itu harus bisa dilakukan," jelasnya.
Dalam konteks politik dinasti, Ray menilai bahwa ketiadaan larangan hukum yang jelas tidak menghilangkan kewajiban moral seorang pemimpin untuk mempertimbangkan kepatutan. Baginya, justru dalam situasi di mana aturan tidak secara eksplisit melarang suatu tindakan, integritas pemimpin akan diuji. Apakah kekuasaan digunakan untuk membuka jalan bagi kepentingan keluarga, atau justru dibatasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi? "Aturan kita mengatakan dinasti politik itu boleh. Tapi situlah ujianmu sebagai pemimpin. Apakah Anda akan menggunakan itu? Atau sebaliknya, kau akan memberi contoh kepada publik, kepada rakyat Indonesia," ungkap Ray.
Ray juga memberikan contoh hipotetis di mana seorang presiden ditawari untuk mengangkat anaknya ke posisi strategis dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemimpin seharusnya berani menolak jika pencalonan tersebut berpotensi melanggar etika demokrasi. Ia mencontohkan sikap yang seharusnya diambil seorang presiden meskipun ada dorongan politik untuk mengusung anggota keluarganya sebagai calon wakil presiden. "Betapapun Pak Prabowo melamar saya lima kali. Melamar anak saya lima kali, saya beritahu kepada Pak Prabowo. Demi demokrasi yang sehat, demi adab demokrasi yang baik, saya tidak mengizinkan anak saya jadi calon wakil presiden selama saya menjadi presiden," tuturnya.
Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari kritik Ray terhadap praktik politik dinasti. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusan politik seorang pemimpin seharusnya tidak hanya didasarkan pada peluang menang atau legalitas pencalonan, tetapi juga pada dampaknya terhadap persepsi publik mengenai keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik. Menjelang Pilpres 2029, perdebatan mengenai politik dinasti, etika kekuasaan, dan regenerasi kepemimpinan diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskursus politik nasional. Namun, kritik Ray pada dasarnya merupakan pandangan normatif mengenai standar kepemimpinan. Perdebatan tentang politik dinasti tetap perlu membedakan antara hak politik yang dijamin konstitusi, persyaratan hukum pencalonan, dan penilaian etis terhadap keputusan seorang pejabat publik.
