Bank Indonesia (BI) menginformasikan bahwa pertumbuhan penggunaan uang tunai di masyarakat mulai mengalami pelambatan, sejalan dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Gubernur BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa pergeseran preferensi masyarakat menuju pembayaran digital terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Kalau kita lihat memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat," ungkap Destry dalam konferensi pers yang diadakan pada acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 September.
Perubahan Kebutuhan Uang Tunai
Destry menjelaskan bahwa dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital, kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai menjadi semakin terbatas. Meskipun demikian, BI tetap memastikan ketersediaan uang kartal, mengingat masih ada daerah dan masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki akses ke teknologi digital.
"Tentu saja kalau kita lihat karena banyak menggunakan sistem digital sehingga penggunaan cash kan terbatas," jelasnya. Salah satu indikator dari pergeseran ini adalah jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 67 juta orang, yang mencakup sekitar seperempat dari total populasi Indonesia.
"Kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah satu per empat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS," tambahnya.
Kebiasaan Baru dalam Transaksi
Destry menambahkan bahwa masyarakat kini semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari. Ia memberikan contoh bahwa transaksi di pasar kini lebih banyak dilakukan melalui QRIS dibandingkan dengan uang tunai.
"Jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang uang cash," katanya. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penggunaan uang tunai masih diperbolehkan dan BI akan terus memastikan ketersediaannya di masyarakat.
Destry juga menyatakan bahwa kebutuhan akan uang tunai masih cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Masyarakat di daerah terdepan dan terluar masih memerlukan uang kartal.
"Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau. Kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash," jelasnya.
Selain itu, masih ada daerah yang belum memiliki akses sinyal yang memadai atau berada di area blank spot. "Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga. Masih ada beberapa yang di blank spot. Nah itu menjadi PR tentunya dari pemerintah juga dari kami," lanjut Destry.
Oleh karena itu, BI tetap menyediakan uang kertas dan logam untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, meskipun penggunaan pembayaran digital terus meningkat.
