Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, di kediamannya yang terletak di Hambalang, Jawa Barat, pada sore hari Minggu, 9 Agustus. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas laporan mengenai kemajuan program energi nasional serta memberikan arahan strategis yang berkaitan dengan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN).
Unggahan mengenai pertemuan tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada hari Senin, 10 Agustus. Dalam kesempatan itu, Simon A. Mantiri melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah resmi diluncurkan oleh Prabowo pada bulan Juli yang lalu. Selain itu, laporan juga mencakup kesiapan infrastruktur pendukung untuk penerapan mandatori Bioethanol oleh pemerintah.
Pengurangan Birokrasi di BUMN
Dalam unggahan Instagram tersebut, Teddy menyebutkan bahwa Prabowo memberikan instruksi untuk mengurangi lapisan-lapisan birokrasi serta menata anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pembahasan di luar agenda energi terbarukan ini bertujuan untuk melakukan penataan dan restrukturisasi kelembagaan di dalam tubuh BUMN.
Tujuan Restrukturisasi BUMN
Kebijakan restrukturisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen dan operasional. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta menjaga efisiensi anggaran dan operasional di seluruh ekosistem BUMN. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pengelolaan BUMN yang lebih gesit, transparan, dan berdaya saing, guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.
