PT Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Regional CEO 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, dalam acara Pilar Mina Bahari yang berlangsung pada Sabtu, 26 September 2026.
Wisnu menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola penyaluran agar dapat diterima oleh penerima yang memenuhi syarat. "Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan, sehingga kebutuhan pembudidaya ikan dapat terpenuhi. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan pupuk dapat diterima oleh masyarakat yang berhak," ungkap Wisnu.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pembudidaya Ikan
Pupuk bersubsidi yang disalurkan khusus untuk sektor perikanan ditujukan bagi para pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan dan terdaftar dalam e-RPSP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses penebusan pupuk subsidi dilakukan dengan menggunakan KTP melalui aplikasi iPubers, sebagai bagian dari tata kelola penyaluran yang mendukung ketepatan penerima dan pencatatan transaksi. Untuk kegiatan pembesaran, terdapat ketentuan luas lahan maksimal 2 hektar.
Pada tahun 2026, Kabupaten Pangkep mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan sebanyak 27.156 ton, yang terdiri dari 10.519 ton Urea, 5.950 ton NPK Phonska, 7.246 ton pupuk organik, dan 3.441 ton SP-36. Hingga 24 September 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 11.562 ton atau 43 persen dari total alokasi. Realisasi tersebut mencakup 4.969 ton Urea, 790 ton pupuk organik, dan 475 ton SP-36.
Koordinasi untuk Optimalisasi Penyaluran
Pupuk Indonesia terus mendorong semua pihak yang terlibat dalam ekosistem penyaluran, mulai dari produsen, pemerintah daerah, penyalur, hingga pembudidaya ikan, untuk memahami ketentuan yang berlaku dan menjalankan proses penyaluran dengan tertib. Hal ini penting agar pupuk bersubsidi dapat diterima oleh pembudidaya yang memenuhi syarat serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Melalui kegiatan Pilar Mina Bahari, Pupuk Indonesia berupaya mendorong optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Pangkep dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi bersama pemangku kepentingan sektor perikanan. Dengan tata kelola yang semakin baik, diharapkan penyaluran pupuk dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kebutuhan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha mereka.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan harus dimanfaatkan secara optimal oleh penerima yang memenuhi ketentuan. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kegiatan budi daya serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menekankan pentingnya memastikan bahwa berbagai bentuk dukungan dan bantuan pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi, dapat diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi antara pemerintah dan semua pihak terkait sangat diperlukan agar program subsidi dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep.
