Loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulingga, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai adanya dugaan operasi politik yang terjadi seiring dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu (17/10/2026), Andi mempertanyakan banyaknya operasi politik yang berlangsung selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi.
“10 tahun Bapak @jokowi berkuasa, ada berapa banyak operasi politik yang dilakukan untuk downgrade reputasi politik seseorang?” tulis Andi Sinulingga. Ia juga memberikan peringatan dengan sebuah ungkapan mengenai risiko menyerang pihak lain, “Siapa yang suka menghunus pedang, akan mati di ujung pedang,” ujarnya.
Pernyataan Jokowi Mengenai Hak Angket DPR
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai inisiasi penggunaan hak angket oleh DPR sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Gibran. Ia menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional bagi partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR. “Iya, itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR, itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” ungkap Jokowi.
Operasi Politik dan Dampaknya
Jokowi juga mengungkapkan bahwa terdapat operasi politik serta pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut, sehingga perdebatan semakin meluas. “Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekali. Tapi buat saya biasa saja,” jelasnya.
Ia juga menyentuh isu dugaan bahwa tuduhan ijazah palsu dilontarkan untuk merusak reputasi politik seseorang. “Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja, sekali lagi, operasi politik untuk downgrade reputasi politik seseorang,” tegasnya. Tanggapan Andi Sinulingga terhadap pernyataan Jokowi menyoroti kembali perdebatan mengenai dugaan operasi politik, reputasi tokoh, serta tindak lanjut dari persoalan yang berkaitan dengan putusan MK.
