Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyerukan kepada seluruh elite politik dan partai untuk menunjukkan kedewasaan serta konsistensi dalam menghadapi dinamika yang terjadi di tingkat nasional. Dalam pandangannya, para elite politik sebaiknya menjauhkan diri dari tindakan atau ajakan yang bernuansa provokatif yang dapat memperburuk situasi yang ada.
Misbakhun mengakui pentingnya kritik dalam konteks demokrasi, yang memungkinkan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik yang menekan saat ini, kritik seharusnya disampaikan dengan tanggung jawab dan tidak memperburuk keadaan. “Perlu ajakan untuk mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ungkap Misbakhun dalam siaran persnya.
Kritik dan Tanggung Jawab dalam Demokrasi
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, dan partai politik harus dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan. Legislator dari Golkar ini juga meyakini bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik. Misbakhun memberikan contoh nyata dengan menyebutkan langkah pemerintah dalam menanggapi kritik terkait dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan. Buktinya, dilakukan upaya penegakan hukum untuk MBG,” tuturnya.
Menanggapi Respons PDI-P
Misbakhun juga memberikan tanggapan mengenai sikap sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap situasi politik dan gelombang protes yang muncul belakangan ini. Ia menghargai kritik yang disampaikan oleh para politikus PDI-P terhadap pemerintah, tetapi menilai bahwa kritik tersebut belum memberikan banyak solusi yang substantif. Menurutnya, PDI-P memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan dan seharusnya kritik yang disampaikan lebih matang dan solutif. “PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” jelas Misbakhun.
Ia menambahkan, meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik harus menunjukkan posisi politik yang jelas dan konsisten. Misbakhun berpendapat bahwa partai politik seharusnya tegas dalam menentukan sikap, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi, juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa rakyat memerlukan kejelasan sikap politik dari partai-partai yang ada. Kejelasan dan konsistensi, menurut Misbakhun, adalah bagian penting dari pendidikan demokrasi. “Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan ada ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat ketimbang sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” tambahnya.
Meski demikian, ia mendorong semua partai politik untuk mengedepankan semangat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan memerlukan kontribusi gagasan dari semua kekuatan politik. “Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis yang populis,” tutup Misbakhun.
