Arah dukungan Joko Widodo terhadap kelanjutan kolaborasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2029 mulai menimbulkan pertanyaan. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengenai syarat pendidikan Gibran, Jokowi tidak lagi memberikan pernyataan tegas mengenai dukungannya untuk pasangan tersebut selama dua periode. Hal ini berbeda dengan pernyataan Jokowi pada September 2025, di mana ia mengaku telah mengarahkan relawan pendukungnya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode. Saat ini, Jokowi memilih untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka ketika ditanya tentang kemungkinan kelanjutan duet tersebut, menyatakan bahwa kontestasi politik berikutnya masih terlalu jauh untuk dibahas.
Perubahan sikap ini menimbulkan spekulasi mengenai strategi politik Jokowi dan masa depan Gibran. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, mempertanyakan kepastian Prabowo untuk kembali menggandeng Gibran di Pilpres 2029. Ia menyoroti sebuah diskusi yang dilakukan oleh kelompok relawan pendukung Prabowo, di mana pembahasan hanya terfokus pada Prabowo tanpa menyinggung posisi Gibran sebagai calon wakil presiden. "Ada diskusi yang dibuat oleh yang menyebut kelompok pecinta Prabowo atau relawan pecinta Prabowo yang hanya membuat diskusi soal Presiden Prabowo. Lalu saya tanyakan di mana wakil presidennya," ujar Ray.
Kredibilitas Gibran Dipertanyakan
Ray menambahkan bahwa jawaban dari relawan tersebut justru menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mengaku hanya fokus pada Prabowo dan tidak membahas wakil presiden. "Mereka mengatakan, 'Kami hanya fokus Pak Prabowo, tidak sedang mendiskusikan wakil presiden, karena wakil presidennya sedang sibuk,'" ujarnya. Menurut Ray, sikap kelompok relawan itu menunjukkan bahwa kelanjutan duet Prabowo-Gibran tidak bisa dianggap pasti. "Jadi dari sini juga saya jadi bertanya-tanya, benar enggak sih sebenarnya Pak Prabowo tetap ingin menggandeng Gibran," tuturnya.
Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, juga menyoroti ketidakpastian mengenai duet Prabowo-Gibran. Ia mencatat bahwa terdapat dua kemungkinan motif di balik perubahan narasi politik Jokowi setelah putusan MK, salah satunya terkait reputasi politik Gibran yang terpengaruh oleh polemik syarat pendidikan. "Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang," kata Jamiluddin.
Jokowi Buka Ruang Manuver untuk Gibran
Jamiluddin berpendapat bahwa Jokowi mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengubah prioritas politiknya. Jika sebelumnya Gibran dipandang memiliki peluang untuk melanjutkan karier politik hingga dua periode, kini Jokowi mungkin lebih fokus pada pertahanan posisi wakil presiden. Ia menduga Jokowi mulai memperhitungkan kemungkinan munculnya dorongan pemakzulan terhadap Gibran di parlemen. "Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk," ujarnya.
Jamiluddin juga melihat perubahan sikap Jokowi sebagai strategi untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menentukan masa depan politik Gibran. Dengan tidak lagi secara terbuka menegaskan dukungan terhadap duet Prabowo-Gibran, Jokowi tidak harus terikat pada satu skenario politik. "Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres," jelasnya.
Perubahan sikap Jokowi terlihat jelas jika dibandingkan dengan pernyataannya pada September 2025, di mana ia menyatakan telah mengarahkan relawan untuk mendukung duet Prabowo-Gibran selama dua periode. Namun, saat ditanya kembali mengenai dukungan tersebut, Jokowi kini tidak memberikan penegasan yang sama. "Pemilu masih jauh," kata Jokowi, meminta semua pihak untuk fokus pada pekerjaan masing-masing.
Perbedaan pernyataan ini memberikan ruang bagi munculnya tafsir mengenai arah politik Jokowi menjelang 2029. Pada akhirnya, kelanjutan duet Prabowo-Gibran tidak hanya tergantung pada dukungan Jokowi, tetapi juga pada kalkulasi Prabowo, sikap partai-partai politik, serta dinamika politik nasional menjelang pemilihan presiden.
