Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, meminta agar Presiden Prabowo Subianto tetap berkonsentrasi menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah dinamika politik yang terjadi, termasuk polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Permintaan ini disampaikan Tamsil saat bertemu dengan sejumlah jurnalis di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mendiskusikan kondisi bangsa, stabilitas pemerintahan, serta konsistensi penegakan hukum. Tamsil menegaskan, “Kami mendukung agar Presiden tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga selesai.” Ia berpendapat bahwa perkembangan politik yang ada tidak seharusnya mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Pentingnya Stabilitas Pemerintahan dan Penegakan Hukum
Menurut Tamsil, keberlangsungan pemerintahan harus dijaga agar program-program prioritas dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun, ia juga menyatakan bahwa menjaga stabilitas pemerintahan tidak berarti persoalan hukum dapat diabaikan. Tamsil menegaskan pentingnya pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang konsisten dan serius.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, Tamsil menilai bahwa pelaksanaan program prioritas harus sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menyampaikan, “Pemerintahan harus tetap fokus menjalankan program-program prioritas, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum juga harus dilakukan secara serius. Keduanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”
Penyelesaian Masalah Melalui Mekanisme Hukum
Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang mewarnai dinamika politik nasional saat ini. Dalam konteks ini, Tamsil menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum adalah aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, setiap masalah yang muncul perlu ditangani secara tepat melalui jalur yang ada, bukan dengan mengabaikan prosedur hukum. Pendekatan ini mengedepankan dua kepentingan yang harus diperhatikan oleh pemerintah: menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan dan memastikan penegakan hukum tetap konsisten. Tamsil berpendapat bahwa kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Pemerintah harus menjalankan mandat rakyat, sementara setiap persoalan hukum harus ditangani dengan serius sesuai dengan aturan yang berlaku.
