Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi dan pelaksanaan program prioritas. Hubungan politik antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan pengaruh dinasti politik dan berbagai polemik yang mengelilingi Gibran.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mengungkapkan bahwa hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi masih menjadi masalah bagi pemerintahan saat ini. Ia berpendapat bahwa keberadaan Gibran sebagai wakil presiden sekaligus anak Jokowi berpotensi mengurangi kewibawaan Prabowo sebagai kepala negara. Guntur bahkan menyebut posisi politik Gibran dan pengaruh Jokowi di belakang layar sebagai benalu bagi kepemimpinan Prabowo. Ia menilai hubungan ini bukanlah dwitunggal yang saling menguatkan, melainkan justru menambah beban politik dan fiskal bagi pemerintahan.
Polemik Ijazah Gibran dan Masalah Legitimasi
Salah satu isu yang kembali menjadi perhatian Guntur adalah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran, terutama terkait kesetaraan pendidikan menengah atas yang menjadi bagian dari perdebatan publik tentang latar belakang pendidikannya. Guntur berpendapat bahwa masalah ini belum mendapatkan penjelasan yang memadai di mata publik. Ia menganggap kurangnya transparansi dapat memperpanjang kontroversi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Polemik ini menjadi bagian dari diskusi politik yang lebih luas mengenai akuntabilitas pejabat publik. Namun, ia menekankan bahwa persoalan administratif dan perdebatan mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang keabsahan pencalonan. Penilaian atas status hukum tersebut harus merujuk pada dokumen resmi dan keputusan lembaga berwenang, bukan hanya pada tudingan politik.
Bagi Guntur, kontroversi yang terus muncul dapat menjadi beban tersendiri bagi Prabowo. Alih-alih fokus pada agenda pemerintahan, presiden berisiko terjebak untuk merespons masalah yang berkaitan dengan wakilnya dan pengaruh politik Jokowi.
Dampak Program Warisan Jokowi terhadap APBN
Selain persoalan politik, Guntur juga menyoroti dampak fiskal dan manajerial dari program-program yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia menilai beberapa proyek dan agenda politik yang diteruskan oleh pemerintahan Prabowo tidak selalu memiliki perencanaan yang matang atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan biaya besar dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih ada.
Guntur juga mengkritik program-program besar yang diasosiasikan dengan kepemimpinan Gibran. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki tujuan yang terukur, perencanaan yang jelas, serta perhitungan biaya dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik ini menyentuh persoalan mendasar dalam kesinambungan kebijakan pemerintahan: sejauh mana presiden dapat menetapkan prioritasnya sendiri ketika banyak agenda politik telah ditetapkan sejak periode sebelumnya. Meskipun demikian, penilaian mengenai besarnya beban fiskal perlu diuji melalui data anggaran, realisasi belanja, sumber pembiayaan, dan dampak program terhadap masyarakat. Tekanan terhadap APBN tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan proyek besar atau kontroversi politik yang menyertainya.
Guntur juga mengaitkan masalah ini dengan tekanan ekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ancaman defisit anggaran. Ia menyebut nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sebagai gambaran tekanan yang harus dihadapi pemerintah. Angka tersebut perlu dilihat dalam konteks waktu dan data pasar yang terverifikasi agar tidak menimbulkan kesan yang keliru mengenai kondisi nilai tukar saat ini. Selain itu, Guntur menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa isu publik seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru tersisih oleh kontroversi yang melibatkan elite politik.
Menurutnya, energi politik Prabowo terlalu banyak terserap untuk menghadapi dampak dari masalah yang terkait dengan Jokowi dan Gibran. Situasi ini, dalam pandangannya, dapat menghambat konsolidasi kepemimpinan presiden sekaligus mengaburkan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan. Kritik Guntur pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan: apakah Prabowo benar-benar memiliki keleluasaan untuk menjalankan agenda politiknya sendiri, atau masih harus menanggung konsekuensi dari konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya melalui polemik personal. Evaluasi perlu ditarik pada indikator yang lebih konkret, mulai dari efektivitas kebijakan, kesehatan fiskal, transparansi pejabat publik, hingga kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momen penting untuk menguji tidak hanya hasil kerja kabinet, tetapi juga kemampuan presiden dalam mengelola relasi politik di lingkar kekuasaan. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kuatnya jejaring elite, tetapi oleh kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil yang dirasakan oleh publik.
