Pemerintah daerah, termasuk kepolisian dan militer, diharapkan untuk bersiaga menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat seiring dengan ancaman fenomena El Nino Godzilla. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini akan berimplikasi pada posisi jabatan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago setelah Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026. Dalam rapat itu, pemerintah berencana untuk menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pemimpin daerah dalam penanganan karhutla.
Risiko Jabatan di Tengah Ancaman Karhutla
"Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” ungkap Djamari Chaniago di kantor Kementerian Kehutanan pada Kamis (18/6/2026).
Menurut prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan akan dimulai pada minggu ketiga bulan ini. Dengan waktu yang semakin mendekat, semua pihak diharapkan untuk berkoordinasi dan bekerja lebih keras dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Peningkatan Upaya Pengendalian Karhutla
Meski demikian, Djamari menilai bahwa upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid.
"Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
