PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui Telkom Solution, berperan aktif dalam mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperkuat ekosistem pengadaan digital nasional dengan memperkenalkan pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5). Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha lokal.
Transformasi Pengadaan yang Lebih Cerdas
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya mengarahkan transformasi pengadaan dari sekadar memenuhi prosedur menjadi strategi belanja yang berfokus pada kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan. “Kami tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ungkap Sarah saat acara Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober.
Sarah juga menjelaskan bahwa selain meluncurkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), Telkom turut berkontribusi dalam pengembangan sistem yang selama ini dikerjakan bersama LKPP.
Peran Telkom dalam Transformasi Digital
Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyatakan bahwa kolaborasi merupakan elemen kunci dalam mempercepat transformasi digital di sektor publik. Veranita menegaskan bahwa transformasi digital membutuhkan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang solid. "Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Bersama-sama, kami terus mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” jelas Veranita.
SPSE V5 menawarkan empat penguatan utama untuk menciptakan proses yang lebih terintegrasi, yaitu integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC, penerapan New APENDO untuk mendukung autentikasi dokumen penawaran, mekanisme pembayaran di luar sistem, serta transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC. Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp900 triliun, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama di sektor infrastruktur dan digital. Dengan adanya integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan dapat memahami kebutuhan pasar pengadaan dengan lebih baik. Informasi ini akan membantu pelaku usaha dalam mempersiapkan kapasitas produksi dan memperbesar peluang untuk terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.
Melalui kolaborasi dengan LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Inisiatif ini merupakan bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia.
