Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengingatkan negara-negara berkembang tentang tiga krisis yang sedang berlangsung, yakni krisis energi, fenomena El Nino, dan lonjakan biaya pinjaman. Kombinasi dari ketiga masalah ini berpotensi membuat puluhan hingga ratusan juta orang terjerumus kembali ke dalam kemiskinan.
Alexander De Croo, Administrator UNDP, menyatakan bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan dukungan mendesak dari komunitas internasional untuk menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan. "Negara-negara berkembang seperti ditarik tangan dan kakinya ke berbagai arah. Ini benar-benar sulit bagi mereka," ungkap De Croo.
Menjelang Pertemuan Internasional
Peringatan ini disampaikan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok. Sebelumnya, UNDP telah menerbitkan laporan berjudul No Time to Recover yang menyoroti risiko krisis energi, iklim, dan utang yang saling memperburuk dampaknya.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak dunia kembali melonjak hingga menembus angka US$100 per barel akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Laporan UNDP mencatat bahwa sejak dimulainya perang Iran awal tahun ini, sekitar 130 juta penduduk termiskin di dunia telah terlindungi dari dampak lonjakan harga melalui berbagai kebijakan darurat pemerintah. Namun, perlindungan ini kini terancam karena banyak pemerintah mulai kehabisan ruang fiskal untuk menahan kenaikan biaya hidup.
De Croo menambahkan, "Apa yang kami lihat sekarang adalah negara-negara mulai mengubah kebijakan dan membiarkan kenaikan harga diteruskan. Mereka mengubah kebijakan karena tidak punya pilihan, karena ruang fiskal mereka benar-benar habis." Ia memperingatkan bahwa saat ini sedang terjadi badai sempurna yang dapat mendorong puluhan, bahkan ratusan juta orang kembali ke jurang kemiskinan.
El Nino dan Beban Utang
Selain krisis energi, negara-negara berkembang juga menghadapi ancaman dari fenomena El Nino yang diperkirakan akan menjadi salah satu yang terburuk dalam seribu tahun terakhir. Fenomena ini dikhawatirkan akan menyebabkan gagal panen secara luas dan meningkatkan risiko cuaca ekstrem. Pada saat yang sama, aksi jual obligasi di pasar global juga mendorong kenaikan biaya pinjaman pemerintah, yang semakin memberatkan kondisi keuangan negara-negara berkembang.
Menurut De Croo, biaya pendanaan melalui obligasi bagi negara berkembang saat ini mencapai sekitar 9 persen. "Biaya pembiayaan obligasi bagi negara-negara berkembang saat ini mencapai 9 persen. Itu sangat, sangat tinggi," jelasnya. Ia memperkirakan situasi ini akan semakin memburuk hingga musim semi mendatang.
Tekanan utang juga mempengaruhi anggaran layanan publik di negara-negara berpendapatan rendah. Riset dari kelompok kampanye Debt Justice menunjukkan bahwa negara-negara berpendapatan rendah yang dikategorikan IMF sedang mengalami atau berisiko mengalami kesulitan pembayaran utang telah memangkas anggaran pendidikan rata-rata 8 persen sejak 2019, dan belanja publik secara keseluruhan turun rata-rata 2 persen.
Heidi Chow, Direktur Eksekutif Debt Justice, mengatakan bahwa tingginya beban utang berdampak besar terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. "Tingkat utang yang tinggi berdampak sangat buruk terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan," kata Chow.
Debt Justice mendesak untuk penghapusan sebagian utang yang paling membebani serta perombakan kerangka restrukturisasi utang yang dikelola IMF. Chow juga menyerukan penghapusan utang, terutama dari pemberi pinjaman dengan bunga tertinggi seperti bank, hedge fund, dan pedagang minyak.
De Croo menegaskan bahwa UNDP tidak menentang upaya pemberian keringanan utang bagi negara-negara yang paling terdampak. Namun, ia mencatat bahwa proses negosiasi keringanan utang dapat berlangsung berbulan-bulan, sementara negara-negara berkembang membutuhkan langkah yang lebih mendesak. "Kami mendesak komunitas internasional, pemberi pinjaman multilateral, donor, dan mitra, untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau agar negara-negara dapat terus mendukung rumah tangga yang paling rentan," ungkap De Croo.
De Croo juga menekankan perlunya kebijakan yang terkoordinasi khusus untuk negara-negara berkembang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya menempatkan negara berkembang di urutan terakhir dalam penanganan krisis. Ia mencontohkan kebijakan negara-negara G20 yang sempat menangguhkan sementara pembayaran utang negara berkembang selama pandemi Covid-19. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan likuiditas bagi bank sentral, termasuk fasilitas pertukaran mata uang yang pernah diterapkan oleh Federal Reserve selama krisis keuangan. "Apa yang akan membantu adalah tingkat likuiditas tertentu," pungkasnya.
