Wacana dari Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, yang mengusulkan agar Jokowi menjabat sebagai Ketua Umum PSI telah menciptakan perdebatan di kalangan publik. Pengamat politik, Heru Subagia, menganggap usulan ini sebagai indikasi keputusasaan struktural dari partai yang tidak mampu membaca kondisi di akar rumput. Menurutnya, merekomendasikan Jokowi untuk turun menjadi Ketua Umum PSI bukanlah langkah yang menunjukkan kemajuan, melainkan dapat berpotensi menjadi bencana politik bagi PSI dan juga bagi keberadaan Dinasti Solo.
“Rekomendasi brutal agar Jokowi turun kasta menjadi Ketua Umum PSI bukanlah tanda kemajuan. Ini adalah sinyal keputusasaan struktural dari sebuah partai yang gagal total membaca realitas konseptual di akar rumput,” jelas Heru.
Tren Elektabilitas PSI yang Menurun
Heru kemudian menganalisis situasi politik dengan menggunakan data yang objektif. Ia mengakui bahwa secara individu, keluarga Jokowi terlihat kuat. Kaesang Pangarep kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI dan mulai masuk dalam bursa calon pemimpin, sedangkan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih tiket sebagai Wakil Presiden RI. Namun, Heru menyoroti data dari beberapa lembaga survei terpercaya dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan bahwa upaya politik yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Kaesang tidak berhasil meningkatkan elektabilitas PSI.
“Angka elektabilitas PSI saat ini justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan setelah sempat menyentuh angka 4 persen sekian pada periode puncaknya,” ungkapnya. Heru menjelaskan bahwa berbagai survei menunjukkan elektabilitas PSI, seperti yang dilakukan oleh Voxpol Center Research & Consulting pada periode 3-12 Oktober 2026, hanya mencapai 2,4 persen. “Artinya di bawah ambang batas (Belum lolos). Poltracking Indonesia pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat 2,9 persen, masih di bawah ambang batas,” tambahnya.
Pentingnya Mengambil Alih Partai yang Mapam
Heru menekankan bahwa memasukkan nama Jokowi ke dalam jajaran elite PSI, terutama sebagai Ketua Umum, merupakan penghinaan bagi karier politik mantan presiden dua periode tersebut. Ia berpendapat bahwa jika Dinasti Solo berpikir secara strategis, langkah paling logis adalah mengambil alih partai politik yang telah mapan dan jelas lolos ambang batas parlemen, seperti Partai Golkar.
“Menguasai Golkar akan memberikan bargaining power yang jauh lebih kokoh untuk mengawal stabilitas Gibran di dalam kabinet Prabowo-Gibran, ketimbang menenggelamkan diri bersama PSI yang tak kunjung lolos parlemen,” tegasnya. Heru juga menegaskan bahwa penurunan elektabilitas PSI adalah bukti nyata terjadinya 'perceraian elektoral' antara pemilih pendukung Jokowi dengan entitas PSI. Dalam situasi yang penuh tantangan bagi trah Solo, memaksakan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PSI tidak akan mengubah nasib partai tersebut.
“Langkah itu hanya akan menyeret karier politik Jokowi ke titik terendah, sekaligus mengunci PSI dalam status abadi sebagai partai gagal nasional. Halusinasi politik ini harus dihentikan. PSI harus menghadapi kenyataan pahit: stempel dinasti tidak lagi cukup untuk menyelamatkan masa depan mereka di panggung legislatif,” pungkasnya.
