Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengajukan saran kepada pemerintah untuk menyediakan ruang dengan udara bersih di berbagai fasilitas publik, seperti sekolah dan kantor pemerintahan, bagi masyarakat yang terpengaruh oleh asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan ini disampaikan Charles dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Jumat, 16 Oktober 2026.
Charles menekankan pentingnya melengkapi fasilitas publik tersebut dengan alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi (HEPA) guna mengurangi paparan asap yang berbahaya bagi kesehatan. "Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters'," ujarnya.
Pentingnya Ruang Perlindungan Udara Bersih
Ruang perlindungan udara bersih, atau 'clean air shelters', dirancang sebagai tempat berlindung sementara untuk mengurangi paparan polutan udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla. Menurut Charles, asap dari kebakaran hutan dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi, sehingga masyarakat tetap berisiko terpapar meskipun berada di dalam ruangan. Oleh karena itu, penyediaan ruang dengan udara yang lebih bersih menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat selama kebakaran masih berlangsung.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan bahwa fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan individu yang memiliki penyakit pernapasan. Dia menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan bangunan publik yang sudah ada tanpa perlu membangun gedung baru.
Pengalaman Negara Lain dan Pemantauan Kualitas Udara
Charles menyebutkan bahwa di beberapa negara yang telah mengalami kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah digunakan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. "Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam," ungkapnya. Dia juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat yang terkena dampak.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin, 12 Oktober, bahwa sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Enam provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai fokus utama. Di Kalimantan Tengah, kebakaran seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
