Menjelang genap dua tahun pemerintahan nasional pada 20 Oktober 2026, situasi yang mencolok terlihat dalam administrasi, terutama terkait dengan keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia semakin sering tidak hadir dalam pengambilan keputusan penting yang kini dikuasai oleh Presiden Prabowo Subianto. Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, mengungkapkan bahwa terdapat tanda-tanda marginalisasi sistematis yang berpotensi mengisolasi Gibran dari lingkaran inti Istana.
Bivitri mencatat bahwa berdasarkan pengamatan terhadap dokumentasi resmi, Gibran sering kali tidak terlibat dalam forum-forum kebijakan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. "Bahkan kita melihat sendiri melalui rekaman-rekaman dan melalui siaran langsung dalam beberapa rapat kabinet, ia tidak diikut sertakan. Jadi sebenarnya kita juga kurang jelas apa perannya. Jadi kalau saya sih melihat memang sangat minimal ya," ujarnya pada Senin (19/10/2026).
Marginalisasi dan Krisis Kepercayaan
Menurut Bivitri, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai rapat kabinet bukanlah karena faktor teknis atau kebetulan, melainkan merupakan dampak dari memburuknya hubungan kerja antara Presiden Prabowo dan Gibran. Ia menyayangkan situasi ini, mengingat dalam sistem presidensial, seorang wakil presiden seharusnya dilibatkan secara aktif dan diberikan peran yang jelas oleh kepala negara.
Isolasi kewenangan Gibran diperkirakan akan berdampak negatif terhadap citra Kabinet Merah Putih di mata publik dan akademisi. Survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada periode September-Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemerintah sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Penilaian dari para ahli yang menggunakan metode snowball sampling memberikan nilai rata-rata 2,9 dari skala 10, dengan 69 persen responden memberikan nilai terendah antara 1 hingga 3. Bahkan, 29 persen responden memilih nilai terendah absolut (skor 1).
Persepsi Negatif di Masyarakat
Sentimen negatif juga terlihat dalam survei terhadap masyarakat umum, di mana 40 persen publik memberikan skor antara 1 hingga 3 untuk efektivitas kabinet secara keseluruhan. Terasingnya Wakil Presiden dari rapat kabinet menciptakan persepsi bahwa birokrasi pemerintahan berjalan pincang, tanpa adanya kolaborasi yang utuh antara Presiden dan Wakil Presiden di hadapan rakyat.
