Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengingatkan Pemerintah Kabupaten Solok di Sumatera Barat untuk mempercepat pendataan terhadap warga yang terdampak banjir bandang. Ia menilai langkah ini sangat penting sebagai dasar untuk penanganan medis, logistik, serta penataan kembali permukiman setelah bencana terjadi. Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok pada hari Jumat, 25 September.
Dalam rapat tersebut, Gibran meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan secara rinci terhadap warga yang terdampak, agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. "Pak Bupati, tolong didata orangnya," ujarnya. Ia menekankan bahwa pendataan ini penting untuk menentukan warga yang membutuhkan penataan kembali permukiman, termasuk kemungkinan relokasi bagi mereka yang rumahnya terkena dampak bencana.
Aspek Keselamatan dalam Penataan Permukiman
Wakil Presiden juga meminta agar lokasi permukiman baru untuk warga yang terdampak harus memperhatikan aspek keselamatan dan tidak berada di area yang memiliki risiko bencana. "Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman," tegasnya. Selain itu, Gibran juga menekankan pentingnya perhatian kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, dalam proses penanganan bencana ini.
Kebutuhan Dasar dan Ketersediaan Air Bersih
Ia juga menekankan agar kebutuhan dasar warga yang terdampak tetap dipenuhi selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan selesai. Gibran mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak, mengingat beberapa sumber air juga terpengaruh oleh bencana tersebut.
Wakil Presiden memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana dan meminta agar kekompakan tersebut terus dipertahankan untuk mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Solok. Di sisi lain, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, melaporkan kondisi terkini terkait dampak bencana, termasuk kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan fasilitas pemerintahan. Ia juga menyampaikan kebutuhan untuk penanganan lanjutan, termasuk pemulihan fasilitas pemerintahan dan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.