Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak sekitar Rp300 triliun jika pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak dipercepat. Hal ini disampaikan oleh Yuliot dalam acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition 2026 pada Rabu, 2 September.
Menurut Yuliot, risiko tersebut muncul akibat ketidakpastian geopolitik global yang dapat mengganggu rantai pasokan energi dan menyebabkan lonjakan harga energi. Ia menjelaskan, "Dampak geopolitik ini terjadinya gangguan rantai pasok ketersediaan energi ini secara global. Ini kita bisa melihat dengan adanya konflik antara Amerika dengan Iran, kemudian Ukraina dengan Rusia itu belum berhenti."
Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Ekonomi
Yuliot menambahkan bahwa lonjakan harga energi global dapat memberikan dampak yang luas bagi perekonomian, mulai dari inflasi yang meningkat hingga biaya produksi yang lebih tinggi. Di Indonesia, kenaikan harga energi akan berimbas pada kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, baik untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun LPG.
Ia menjelaskan, "Kementerian ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun." Dengan demikian, total kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang saat ini sekitar Rp400 triliun (Rp381,3 triliun dalam APBN) dapat meningkat menjadi sekitar Rp700 triliun jika kenaikan harga energi tidak ditangani dengan baik.
Pengembangan EBT untuk Ketahanan Energi
Yuliot juga mengingatkan bahwa tambahan beban tersebut akan berpengaruh pada APBN, termasuk meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara. Ia menekankan, "Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun itu dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada 2026 ini." Pengembangan EBT menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor energi serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah penerapan biodiesel B50 pada tahun 2026, dengan rencana penerapan B60 pada tahun depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan cadangan operasional energi nasional, yang saat ini rata-rata berada di sekitar 21 hari, dengan target meningkat menjadi minimal 30 hari. "Dari cadangan secara nasional saat ini kita rata-rata sekitar 21 hari, kita berusaha untuk meningkatkan cadangan operasional menjadi minimal sekitar 30 hari," tutup Yuliot.
