Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak pengembangan sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO) sebagai alternatif baru untuk menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan di tengah transformasi industri dan tantangan yang dihadapi oleh sektor yang padat karya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar MRO yang sangat besar, didukung oleh jumlah armada transportasi dan alat produksi yang terus meningkat. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 600 pesawat komersial, 2.000 pesawat kecil, 15-20 juta kendaraan roda empat, 150 juta sepeda motor, serta sekitar 30 ribu kapal barang dan kapal nelayan.
Potensi Besar untuk Industri MRO
Bob Azam menilai bahwa potensi ini sangat luar biasa untuk industri MRO, meskipun saat ini belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. "Ini potensi yang luar biasa untuk industri MRO. Cuma industri ini belum optimal di Indonesia," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Pre Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-35 pada Selasa (28/7).
Dia juga menekankan bahwa pengembangan industri MRO dapat mendorong pergeseran struktur pekerjaan dari posisi yang berupah rendah ke pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. "Dengan adanya industri MRO ini sebenarnya terjadi shifting, pekerja dari pekerjaan seperti operator pabrik menjadi pekerjaan yang value-nya lebih tinggi, seperti teknisi, engineer, supervisor, dan lain sebagainya," jelas Bob.
Pentingnya Dukungan Pembiayaan
Bob Azam menambahkan bahwa Apindo berharap pengembangan industri MRO dapat menjadi bagian dari transformasi ketenagakerjaan nasional, terutama ketika industri manufaktur semakin banyak mengadopsi teknologi dan otomatisasi. "Nah dengan adanya industri MRO ini sebenarnya terjadi shifting ya, pekerja dari pekerjaan-pekerjaan seperti operator pabrik menjadi lebih pekerjaan yang value-nya lebih tinggi. Seperti teknisian, kemudian juga engineer, supervisor dan lain sebagainya," kata Bob.
Namun, dia mengakui bahwa pengembangan sektor ini memerlukan dukungan pembiayaan yang signifikan. Oleh karena itu, Apindo juga mendorong agar pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 mencakup pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung pendanaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. "Kita berharap ada transformasi ketenagakerjaan dan ini tentunya membutuhkan fundraising yang tidak sedikit. Dalam pembahasan undang-undang kita juga bahas bagaimana membangun ekosistem ketenagakerjaan termasuk fundraising-nya," terangnya.
Selain fokus pada penciptaan lapangan kerja baru, Apindo juga berupaya menyusun langkah-langkah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) bersama pemerintah dan serikat pekerja. Bob Azam menyatakan bahwa tekanan PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh banyak negara lain, termasuk Singapura dan China, seiring dengan tingginya tingkat pengangguran dan perlambatan ekonomi global.
Oleh karena itu, Apindo bersama pemerintah dan organisasi pekerja sedang merumuskan sekitar 10 langkah mitigasi PHK yang difokuskan pada pencegahan sejak tahap awal. "PHK itu memang kita tangani sejak awalnya di hulunya, bukan di hilirnya. Itu yang sekarang sedang kita kolaborasikan dengan pemerintah," tutup Bob.
