Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (month-to-month/mtm) pada bulan Juli 2026. Sementara itu, inflasi tahunan tercatat mencapai 2,88 persen (year-on-year/yoy). Penurunan harga pada bulan Juli ini terutama disebabkan oleh sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,89 persen, memberikan kontribusi deflasi sebesar 0,26 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa komoditas yang paling berpengaruh dalam deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah dengan kontribusi sebesar 0,11 persen, diikuti oleh cabai merah dan cabai rawit masing-masing dengan kontribusi 0,06 persen. Telur ayam ras dan tomat masing-masing memberikan andil 0,03 persen, sedangkan jeruk berkontribusi sebesar 0,02 persen.
Analisis Kondisi Ekonomi
Dengan adanya deflasi pada Juli 2026, muncul pertanyaan apakah hal ini merupakan berita baik karena harga pangan yang menurun atau justru menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat. Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa deflasi bulanan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan ketimbang penurunan permintaan. Hal ini terjadi akibat musim panen raya pada komoditas hortikultura di berbagai daerah penghasil.
Yusuf menjelaskan, "Kalau deflasi ini sepenuhnya didorong lemahnya permintaan, tekanan harga seharusnya juga terlihat lebih luas pada komponen inti. Namun, inflasi inti masih tumbuh 0,14 persen secara bulanan." Ia menambahkan bahwa inflasi tahunan yang tetap di angka 2,88 persen menunjukkan bahwa permintaan masyarakat di luar sektor pangan masih relatif stabil. Namun, ia juga mengingatkan adanya kerentanan di tingkat produsen.
Pentingnya Perlindungan untuk Petani
Yusuf menekankan meskipun indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 tercatat naik ke level 127,84, kenaikan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan pendapatan petani. "Ketika harga jual hasil panen jatuh di tingkat tapak, daya beli riil petani sebetulnya tetap tergerus," ujarnya. Ia menilai bahwa skema perlindungan pendapatan petani saat panen raya hortikultura perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas penyimpanan untuk komoditas cepat busuk masih sangat minim di daerah penghasil utama. Oleh karena itu, Yusuf mendorong pemerintah untuk merealisasikan infrastruktur cold storage berbasis komunitas petani serta mengoptimalkan Sistem Resi Gudang untuk produk hortikultura. "Sinkronisasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga harus melampaui urusan stabilisasi harga konsumen," imbuhnya.
Senada dengan pendapat tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa deflasi ini dipicu oleh koreksi harga komoditas musiman. Namun, ia memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan ancaman pelemahan pendapatan masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri. "Deflasi Juli belum layak disebut tanda ekonomi lemah secara menyeluruh, tetapi ia juga tidak boleh dirayakan berlebihan karena tekanan pendapatan rumah tangga dan pasar kerja masih nyata," ungkapnya.
Syafruddin mencatat bahwa data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 32.389 pekerja mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2026. Tekanan pendapatan ini paling dirasakan oleh pekerja formal yang terdampak PHK, buruh industri padat karya, serta rumah tangga kelas menengah bawah yang bergantung pada upah bulanan. Dampak ini juga menjalar ke sektor ekonomi bawah seperti ritel kecil dan usaha mikro.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat penyerapan hasil panen melalui Bulog dan BUMD agar harga di tingkat petani tidak jatuh, guna mencegah deflasi pangan yang dapat berujung pada pelemahan ekonomi yang lebih dalam. "Intervensi di hilir harus berani dan terukur," tegasnya.
Syafruddin juga menekankan pentingnya memperbaiki ketimpangan logistik antardaerah yang sangat mencolok, seperti disparitas inflasi tahunan antara Papua Barat yang mencapai 5,47 persen dan Papua Selatan yang hanya 1,46 persen. Selain itu, ia menyoroti perlunya percepatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan insentif untuk menekan biaya produksi industri. "Jika tekanan di tingkat produsen ini dibiarkan meluas tanpa kebijakan yang efektif, deflasi musiman hari ini bisa berbalik menjadi ancaman gelombang PHK baru yang makin menggerus daya beli riil masyarakat," pungkasnya.
