Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan terhadap usulan Purbaya mengenai penerapan tarif untuk kapal yang melintas di Selat Malaka. Mereka menekankan bahwa wacana ini harus diteliti dengan sangat cermat.
Menurut DPR, penerapan tarif di Selat Malaka berpotensi menimbulkan konflik, baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis Selat Malaka sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, DPR mengingatkan bahwa keputusan terkait tarif tidak bisa diambil sembarangan. Harus ada analisis mendalam mengenai implikasi ekonomi dan politik yang mungkin terjadi. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dapat menghindari potensi perselisihan antara negara-negara yang bergantung pada jalur pelayaran ini.
Secara keseluruhan, DPR menilai bahwa kajian yang hati-hati dan komprehensif sangat diperlukan sebelum melangkah lebih jauh dalam rencana ini. Perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini akan terus dipantau untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan nasional maupun internasional.
