Dr. Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, mengungkapkan dukungannya terhadap upaya asosiasi dosen dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar, khususnya di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayah 3T. Ia menyatakan, "Kami di Komite III DPD RI memberi apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan. Gaji yang merupakan hak ini menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus penghargaan bagi tenaga akademik profesional. Maka, kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini."
Pentingnya Kebijakan Seimbang
Filep menekankan bahwa kebijakan yang berpihak harus seimbang antara dosen negeri dan swasta, mengingat dedikasi serta pengabdian mereka dalam dunia pendidikan. Ia menambahkan bahwa perlu dilakukan inventarisasi masalah agar dosen di bawah pengelola swasta juga mendapatkan perhatian yang setara. "Kesejahteraan dosen swasta perlu mendapat perhatian dari pemerintah sehingga tenaga pendidik dimanapun posisinya merasa didukung baik secara moral maupun kebijakan dalam menjalankan tugas pengajaran di perguruan tinggi,” ujarnya.
Selain itu, senator Filep Wamafma juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta, terutama yang terletak di daerah 3T. Ia menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan regional yang berpengaruh pada kemampuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan akses mahasiswa. "Jadi, kenaikan UKT seperti di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah. Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T. Tentu ini jadi perhatian kita bersama,” katanya.
Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Menanggapi permasalahan tersebut, Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan mendorong dilakukannya kebijakan yang tepat serta evaluasi sistem pendidikan. Filep menyatakan bahwa kurangnya fokus kebijakan yang menargetkan penanganan masalah pendidikan di daerah 3T menjadi perhatian. "Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Juga meminta agar pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Senator Filep menegaskan bahwa Komite III DPD RI mendukung langkah asosiasi dosen ini, namun menekankan bahwa proses tersebut harus terintegrasi dalam evaluasi kebijakan pendidikan nasional. "Kami berharap adanya perimbangan kesejahteraan dosen dan program kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara adil, merata dan terfokus,” tutupnya.
