JAKARTA - KH Roy Murtadho, yang dikenal sebagai Gus Roy dan merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ekologi serta Ketua Partai Hijau, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang setuju menerima konsesi tambang. Ia menilai keputusan ini perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan visi yang diusung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang mengusung tema “Merawat Jagad, Membangun Peradaban”.
Kritik tersebut disampaikan Gus Roy dalam acara Rembug Warga NU Seri 5 yang bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Lingkungan” yang berlangsung di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada hari Sabtu, 15 Agustus. Ia mengungkapkan kekecewaannya sebagai bagian dari komunitas santri NU yang selama ini aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan.
Pengalaman di Lapangan
Gus Roy menjelaskan bahwa melalui pengalaman penelitian dan advokasi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, ia berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan. “Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang, bagaimana mereka digusur, dihancurkan ruang hidupnya dan tidak mendapat perlindungan apa pun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai usaha telah dilakukan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah, namun suara mereka belum mendapatkan perhatian yang layak. Dengan demikian, Gus Roy merasa kecewa ketika PBNU memilih untuk menerima konsesi pertambangan.
Perbandingan Antara Gagasan dan Praktik
Walaupun Gus Roy mengapresiasi gagasan “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” yang diusung oleh Gus Yahya, ia menilai ada ketidaksesuaian antara gagasan tersebut dengan praktik yang terjadi di lapangan. “Praktiknya tidak menunjukkan ‘Merawat Jagad, Membangun Peradaban’. Ini yang harus menjadi koreksi bersama,” ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang besar untuk mampu mengidentifikasi isu-isu baru yang muncul di abad ke-21, termasuk krisis ekologis yang semakin kompleks. Gus Roy merujuk pada berbagai studi mengenai ekologi serta kritik terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, yang menurutnya semakin memperburuk tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia menekankan bahwa NU perlu memiliki rumusan masalah yang jelas sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. “Kalau tidak bisa membaca situasi saat ini, maka NU tidak punya semangat zaman. PBNU gagal merumuskan dan menjawab masalah. Karena rumusan masalahnya tidak ketemu,” tegasnya.
Gus Roy menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukanlah untuk menyerang NU, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. “Dengan kerendahan hati, PBNU gagal menurut saya,” tuturnya.
Ia berharap agar kebijakan terkait konsesi tambang dapat ditinjau kembali secara komprehensif, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Gus Roy mengingatkan agar jargon “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan yang dapat menjaga lingkungan dan melindungi ruang hidup masyarakat.
