Iran mengungkapkan kecaman yang tajam terhadap sanksi ekonomi baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Pemerintah Teheran berpendapat bahwa sanksi sekunder ini melanggar kedaulatan negara lain serta bertentangan dengan hukum internasional.
Pelanggaran Kedaulatan Negara
Sanksi sekunder, yang dikenal sebagai secondary sanctions, merupakan mekanisme hukum yang diterapkan oleh AS untuk memberikan hukuman tidak hanya kepada Iran sebagai target utama, tetapi juga kepada negara atau pihak ketiga yang berani menjalin hubungan dagang dengan Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa tindakan AS ini bukan sekadar kelanjutan dari perang ekonomi ilegal terhadap satu negara. Ia menegaskan, "Ini adalah pemaksaan kedaulatan ekstra teritorial terhadap setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merdeka," melalui akun resmi di media sosial X.
Baghaei menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat secara hukum memaksa bank, perusahaan, atau bandara asing di bawah yurisdiksi negara lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan pihak ketiga. Ia menilai bahwa sanksi sekunder yang dijatuhkan oleh AS sama sekali tidak memiliki dasar hukum dalam konteks internasional.
Ancaman terhadap Tatanan Internasional
Kebijakan ini dianggap mencederai prinsip kesetaraan kedaulatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, serta melanggar larangan intervensi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Nikaragua. Selain itu, Baghaei juga mengaitkan sanksi tersebut dengan blokade laut yang dilakukan oleh AS. Ia memperingatkan bahwa kombinasi dari kedua kebijakan ini dapat mengubah kedaulatan negara lain menjadi sesuatu yang "bersifat sementara, bersyarat dan dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan negara penguasa."
Baghaei mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika kondisi ini dibiarkan, hal itu dapat merusak tatanan internasional yang berbasis pada PBB dan memicu kembalinya era kolonialisme klasik dalam skala penuh.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk meluncurkan operasi ekonomi yang paling merusak yang pernah diterapkan terhadap suatu negara. Trump menggambarkan kampanye tekanan maksimum atau maximum-pressure campaign ini sebagai "Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ia juga berjanji untuk memutus seluruh jalur keuangan yang mendukung Teheran dan mengancam negara mana pun yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran dengan konsekuensi ekonomi yang berat dari AS.
Kampanye pemblokiran massal ini disebut sebagai "Economic D-Day", di mana Trump mendesak sekutu-sekutu AS untuk bersatu dan bergabung dalam upaya mengisolasi Iran secara finansial.
