Sejumlah perusahaan yang terkait dengan aktivitas permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat diketahui masih memiliki kontrak dari sektor publik Inggris. Total nilai dari 125 kontrak yang teridentifikasi mencapai 2,129 miliar poundsterling, yang setara dengan Rp51,14 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp24.024 per poundsterling Inggris. Temuan ini berasal dari investigasi yang dilakukan oleh Al Jazeera, yang memanfaatkan catatan pengadaan pemerintah, dokumen perusahaan, serta data analisis pengadaan publik dari Tussell.
Sebanyak 17 perusahaan dan entitas yang tercatat dalam daftar tersebut memiliki kontrak di berbagai sektor publik Inggris, termasuk pemeliharaan jalan, transportasi, layanan darurat, hingga perizinan kendaraan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian dari lima kelompok usaha yang disebut dalam basis data Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bisnis yang berhubungan dengan permukiman Israel.
Perusahaan Terkait dan Nilai Kontrak
Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain Motorola Solutions dari Amerika Serikat, Heidelberg Materials dari Jerman, Egis dari Prancis, CAF dari Spanyol, dan Fosun dari China. Nilai kontrak terbesar berasal dari Motorola Solutions, yang totalnya mencapai lebih dari 1,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp40,84 triliun, sebagian besar melalui anak usahanya di Inggris, Airwave Solutions. Airwave baru-baru ini mendapatkan perpanjangan kontrak senilai 1,562 miliar poundsterling dari Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menyediakan jaringan komunikasi aman bagi kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans di Inggris, Skotlandia, serta Wales.
Stephen Humphreys, seorang profesor hukum internasional di London School of Economics, menyatakan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi Inggris. Ia menyebutkan, "Bukti yang ada semakin menunjukkan bahwa Inggris mungkin melanggar kewajiban internasionalnya dengan terus memberikan kontrak kepada entitas yang diidentifikasi PBB memberikan bantuan semacam ini." Motorola Solutions dan anak usahanya di Israel telah terdaftar dalam basis data PBB sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2020 dan masih tercantum dalam versi terbaru.
Implikasi Hukum dan Tindakan Pemerintah Inggris
Motorola diketahui terlibat dalam penyediaan peralatan serta layanan keamanan untuk perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel, dengan teknologinya digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan di sejumlah permukiman. Di sisi lain, Heidelberg Materials memiliki 25 kontrak sektor publik Inggris senilai 184,79 juta poundsterling atau sekitar Rp4,43 triliun, meskipun anak usahanya di Israel, Hanson Israel, telah menghentikan seluruh aktivitas di tambang Nahal Raba di Tepi Barat sejak 2023.
Kelompok usaha Egis terlibat dalam proyek jaringan kereta ringan di Yerusalem yang menghubungkan wilayah-wilayah di Yerusalem Timur dengan bagian lain kota. Di Inggris, Egis memiliki enam kontrak sektor publik dengan total nilai 133,60 juta poundsterling. Sementara itu, CAF terlibat dalam proyek kereta ringan di Yerusalem dengan nilai proyek mencapai 1,8 miliar euro, dan di Inggris, mereka memegang kontrak senilai 83,5 juta poundsterling untuk memasok trem generasi baru.
Fosun International juga terhubung dengan aktivitas di wilayah pendudukan melalui kepemilikannya atas produsen kosmetik Israel, Ahava. Di Inggris, anak usaha Fosun, Breas Medical, memiliki dua kontrak sektor publik dengan total nilai 1,29 juta poundsterling.
Temuan ini muncul di tengah dorongan lebih dari 140 anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh untuk melarang perdagangan dengan permukiman Israel yang berada di wilayah pendudukan. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah tindakan melanggar hukum dan meminta agar kondisi tersebut diakhiri segera. Pemerintah Inggris pada Agustus 2026 telah memperingatkan perusahaan untuk tidak mengikuti tender konstruksi di permukiman Israel, mengingat risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul.
Kantor Kabinet Inggris menyatakan bahwa keputusan untuk mengecualikan pemasok merupakan tanggung jawab masing-masing lembaga publik berdasarkan kontrak yang ada. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengadaan publik tidak dapat digunakan untuk memboikot pemasok yang terkait dengan negara lain kecuali ada sanksi, embargo, atau pembatasan resmi dari Inggris. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan Inggris mengenai permukiman Israel dan hubungan komersial perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor publik.
