Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut membutuhkan pendekatan yang menyeluruh karena dipengaruhi oleh beragam faktor, baik teknis maupun nonteknis. Setiap insiden kebakaran harus diverifikasi secara objektif sebelum dikaitkan dengan individu atau dianggap menguntungkan bagi perusahaan tertentu.
Guru Besar dari IPB University, Prof Budi Indra Setiawan, menjelaskan bahwa kebakaran gambut tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor. Kebakaran terjadi ketika ada sumber panas atau pemicu, bahan bakar, dan oksigen, terutama saat gambut mengalami pengeringan akibat musim kemarau. “Kebakaran gambut merupakan persoalan yang kompleks. Penurunan muka air tanah, kondisi cuaca yang kering, berkurangnya kelembapan gambut, banyaknya bahan bakar di permukaan, kecepatan angin, serta keberadaan sumber api dapat saling berinteraksi dan meningkatkan risiko kebakaran,” ungkap Budi Indra kepada media di Jakarta.
Pentingnya Pemantauan dan Respons Cepat
Menurut Budi, gambut yang kehilangan kelembapan akan lebih mudah terbakar. Api dapat merambat di bawah permukaan dan bertahan lama, sehingga sulit terdeteksi dan dipadamkan hanya melalui usaha pemadaman dari atas. Oleh karena itu, pencegahan teknis harus dilakukan dengan cara menjaga muka air tanah, mengelola kanal dan sekat kanal, menyediakan embung serta sumber air, serta memantau kelembapan gambut. Sarana pemadaman juga harus tersedia di daerah rawan kebakaran.
Pemantauan cuaca, titik panas, dan kondisi lapangan perlu dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan citra satelit, sensor muka air tanah, menara pantau, patroli darat, serta penggunaan drone. Informasi ini harus diikuti dengan respons yang cepat, karena api yang masih kecil lebih mudah dikendalikan sebelum menyebar. “Teknologi pemantauan sangat membantu, tetapi data titik panas tetap harus diperiksa langsung di lapangan. Tidak semua titik panas berarti kebakaran, dan tidak semua kebakaran dapat segera terlihat dari satelit, terutama jika api berada di bawah permukaan gambut,” jelas Budi.
Aspek Nonteknis dalam Pencegahan Kebakaran
Selain faktor teknis, Prof. Budi juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh aspek nonteknis, seperti perilaku manusia, kebiasaan membuka lahan, kurangnya alternatif pengolahan lahan tanpa bakar, masalah penguasaan lahan, konflik tenurial, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, patroli dan pemadaman harus disertai dengan edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan teknologi untuk membuka lahan tanpa api, penguatan kelembagaan desa, dan komunikasi risiko yang berkelanjutan.
Ahli tanah, Dr. Basuki Sumawinata, menambahkan bahwa setiap klaim mengenai keuntungan perusahaan dari kebakaran hutan atau lahan harus diuji melalui verifikasi lapangan dan pemeriksaan berbasis bukti ilmiah. Menurut Basuki, keberadaan titik api di dalam atau sekitar wilayah perizinan tidak cukup untuk menyimpulkan penyebab, pelaku, maupun motif kebakaran. Pemeriksaan yang mendalam perlu mencakup titik awal api, arah angin, jenis tanah, riwayat penggunaan lahan, kondisi vegetasi, batas areal, akses menuju lokasi, rekaman patroli, serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
“Perlu dibedakan secara tegas antara lokasi terjadinya kebakaran, penyebab kebakaran, pihak yang memulai api, dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengendalian. Kesimpulan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan satu informasi atau hanya karena api ditemukan di dalam suatu areal,” tegas Basuki. Ia juga menambahkan bahwa bagi perusahaan kehutanan yang mengembangkan hutan tanaman, tanaman tersebut merupakan aset dan sumber bahan baku yang memerlukan investasi besar serta waktu sekitar lima tahun sebelum dapat dipanen. “Secara rasional dan ekonomi, perusahaan kehutanan tidak mungkin dengan sengaja membakar tanaman yang telah dipelihara selama sekitar lima tahun,” ujarnya.
Basuki menekankan bahwa argumen ekonomi tersebut tidak boleh menggantikan proses pemeriksaan. Setiap kasus harus ditangani secara transparan, profesional, dan sesuai bukti agar tidak terjadi tuduhan tanpa dasar maupun pengabaian terhadap tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kebakaran. Ia menekankan bahwa verifikasi harus melibatkan pemerintah, aparat berwenang, ahli kebakaran dan gambut, masyarakat setempat, serta pengelola wilayah. Data satelit, informasi cuaca, catatan muka air tanah, dokumentasi patroli, kronologi penanganan, dan temuan lapangan harus dianalisis secara bersama.
“Jika terdapat narasi bahwa suatu perusahaan mengambil keuntungan dari kebakaran, narasi tersebut harus dibuktikan dengan data mengenai motif, mekanisme keuntungan, sumber api, dan hubungan langsung antara pelaku dengan kejadian. Verifikasi penting agar informasi kepada publik tetap akurat dan tidak mendahului hasil pemeriksaan,” jelas Basuki.
Kedua pakar sepakat bahwa keberhasilan pencegahan kebakaran gambut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Pencegahan harus dilakukan sepanjang tahun melalui pengelolaan tata air, deteksi dini, penguatan kapasitas masyarakat, respons cepat, serta komunikasi publik yang akurat dan berbasis bukti. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran, melindungi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa penanganan setiap kejadian dilakukan secara adil, transparan, dan tidak berdasarkan asumsi yang belum terverifikasi.
